Lanjutnya, pihaknya juga memastikan tidak ada korban warga sipil dalam aksi penyerangan dan pendudukan itu. “Memang warga sempat resah tapi tidak ada pertumpahan darah,’’ungkapnya.

Mengenai sikap Pemda Paniai terhadap aksi penyerangan itu, kata dia, sepanjang itu dilakukan secara Persuasive, professional, terukur serta dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa dari warga sipil, sangat  mendukung. ‘’Yang penting warga sipil harus dilindungi dan itu tidak bisa ditawar-tawar,’’paparnya.

Bupati melanjutkan, aksi penyerbuan dan pendudukan markas OPM Eduda oleh Brimob, adalah kebijakan pemerintah pusat, karena selama ini Paniai dianggap salah satu kantong dan tempat beroperasinya kelompok OPM.

‘’Ini kebijakan pusat bukan pemerintah kabupaten atau provinsi, Paniai dianggap salah satu wilayah rawan kelompok separatis, sehingga ada kebijakan penyerangan terhadap kantong-kantong mereka,’’ucapnya. Terkait keresahan warga, terutama akan adanya aksi balasan dari OPM, Bupati menyatakan, pihaknya akan berupaya melindungi warga. ‘’Sudah kewajiban pemerintah melindungi warganya dari gangguan kelompok OPM,’’singkatnya.

Namun, kata Bupati, keresahan warga tidak terlepas dari trauma masa lalu, dimana, Paniai sempat dijadikan salah satu wilayah DOM. ‘’Ketakutan warga masih terngiang sampai sekarang, jangan sampai daerahnya dijadikan DOM lagi,’’tandasnya.  

Dari pantauan langsung, sepuluh hari pasca penyerangan dan pendudukan Markas OPM Eduda, situasi Paniai kondusif, warga terlihat beraktivitas tanpa merasa ketakutan.

Markas OPM Eduda berdiri sejak tahun 1982, dibawah pimpinan Tadius Yogi. Namuna semenjak Pimpinan dialihkan kepada anaknya John Magay Yogi, kelompok ini kerap melakukan serangkaian aksi. Seperti merampas senjata api milik Polisi, membakar jembatan dan memeras serta merampas harta warga kampong. Kekuatan OPM Eduda diperkirakan 800 personil, setelah Markasnya diduduki, sampai saat ini tidak diketahui kemana berpindah markas. Pasukan Brimob masih terus melakukan pengejaran. (jir/don/l03)