Rencana Kongres III yang hendak digelar oleh beberapa kelompok ditolak oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Markas Perwomi Biak. Menurut mereka, rencana kongres itu sepihak dan tidak mendapat mandat dari rakyat Papua dan OPM selaku organisasi induk perjuangan Papua Merdeka. OPM juga menyatakan bahwa untuk menuju pada tahapan yang lebih maju dalam perjuangan secara srtuktur dan mekanisme Kongres parlemen Papua Barat akan di bicarakan setelah parlemen-paremen daerah terbentuk. Berikut pernyataan sikapnya:

Wacana Kongres III yang sedang di dorong oleh sekelompok elit politik borjuasi Papua ini mesti harus di sikapi hati-hati oleh rakyat Papua Barat dengan kembali melihat dalang otak di balik penggagas Kongres III yang terkesan sepihak dan belum mendapat legitimasi dari rakyat Papua Barat, alasan di gelarnya Kongres ke III selain disebutkan di  atas, issu ini juga telah di embuskan oleh para pentolan-pentolan PDP yang sampai saat ini belum mempertanggung jawabkan kerja-kerja politik sebagai
mandat dari Kongres II, mengapa demikian ? karena para pentolan-petolan PDP masih memegang kontrak kerja sama dengan mega bisnis proyek yang selama ini di
fasilitasi Jakarta untuk membungkham aspirasi perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdekadi semua sector jaraingan nasional dan Internasional.

Secara struktural kerja-kerja Persidium Dewan Papua (PDP) telah gagal menjamin aspirasi Papua Merdeka di kanca dunia  Internasional dan Nasional, mandat
Kongres II hanya tinggal mimpi di siang bolong bagi rakyat Papua Barat yang telah terlanjur terhipnotis dengan janji-janji Papua Merdeka di luar negeri.
Mengapa Kongres II gagal dimanifestokan? pertnyaan ini menjadi dasar pokok penolokan atas Kongres ke III yang rencananya akan di gelar dalam waktu dekat 16
sampai 19 Oktober 2011 di Jayapura. Mandat Kongres Ke II Gagal Total.

Penjelasan mengenai mandat Kongres Ke II yang gagal di perjuangkan, secara struktural harus di jelaskan dengan baik oleh para pemegang mandat kepada bangsa Papua Barat, tetapi sampai saat ini PDP telah lari dari tanggung jawab politiknya. Mengapa Kongres Ke II Gagal Total ? karena proses perekrutan para pemimpin dalam dewan PDP tidak melalui mekanisme kerakyatan alias asal di tunjuk berdasarkan gelar dan titel pendidikan tertentu, tentu hal ini sangat fatal dalam gerakan revolusi Papua Merdeka, mekanisme kerakyatan yang dimaksud adalah rakyat Papua Barat harus di organisir secara sistematis, menyeluruhdan terpimpin dalam pembentukan-pembentukan parlemen/dewan-dewandaerah dari setiap daerah di akar rumput agar pemimpin yang terpilih benar-benar telah teruji dan merupakan representatif dari rakyat setempat.

Kegagalan dari Kongres ke II merupakan pelajaran bersejarah bagi bangsa Papua Barat, bangsa Papua Barat jangan mau di tipu lagi yang kesekian kali dengan janji-janji
kemerdekaan yang di usung dalam Kongres Papua III, pengorganisiran secara struktur dan menyeluruh dengan kepemimpinan yang solid merupakan kebutuhan
mendesak hari ini, pengorganisiran yang dimulai dari akar rumput merupakan proses yang harus dilalui dengan melibatkan keikutsertaan rakyat dalam proses
perjuangan, agar perjuangan benar-benar dapat di kontrol langsung oleh rakyat Papua Barat sebagai pemegang mandat.

Kongres merupakan wadah/forum yang lebih tepat dalam pengambilan keputusan, tetapi Kongres tersebut harus lahir melalui proses yang beanar, serta Kongres yang
rencana akan di selenggarakan juga harus mendapat legitimasi atau dukungan penuh dari rakyat Papua Barat, dalam situasi yang sedang berkembang akhir-akhir
ini di tanah Papua Barat, kelompok pentolan-pentolan PDP serta elit-elit politik borjuasi Papua sedang memanfahatkan situasi dan momen untuk menyelenggrakan Kongres Papua III. 

Rakyat Papua Barat sadar atau tidak sadar, musti harus mengambil sikap yang jelas untuk menolak usulan-usulan Kongres Papua III yang sedang di dorong oleh
pentolan-pentolan PDP serta elit-elit Politik Papua yang akan mempergemuk bisnis mereka dengan Jakarta lewat Kongrse Papua III. Panitia Kongres Papua III
dalam waktu dekat telah merencanakan agenda untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana pertemuan
dimaksud guna meminta dukungan dana dan fasilatas dari Pemerintah untuk mendorong Kongres Papua III.   Apa Hubungan Kongres Papua dengan Pemerintah Indonesia?

Perjuangan untuk menuju tahapan Papua Merdeka harus lahir dari rakyat Papua Barat oleh rakyat Papua Barat dan sepenuhnya untuk rakyat Papua Barat, hubungan rakyat
Papua Barat untuk merdeka dengan Pemerintah Indonesia tidak dapat di hubungkan dalam perjuangan revolusi karena akan mengakibatkan kemunduran dalam perjuangan pembebasan tanah air secara nasional, artinya Pemerintah Indonesia telah mengakui wilayah Papua Barat di dalam bingkai NKRI telah final, sehingga tujuan
revolusi untuk memuntahakan paradigma pemerintah hanya dengan kekuatan bersenjata dan kekuatan rakyat didalam garis massa revolusioner.

Kongres Papua III sangat penting untuk dilakukan oleh bangsa Papua Barat, tetapi terlebih dahulu harus dilakukan pembersihan secara menyeluruh para elit-elit
politik Papua yang kerjanya jual issu Papua Merdeka di tingkatan nasional Pemerintah Indonesia dan dunia Internasional untuk sesuap sepiring nasi. Kongres yang tidak melalui proses pengorganisiran rakyat dengan membangun parlemen-parlemen daerah di seluruh pelosok negari Papua Barat akan mengalami kehancuran di susup pihak ketiga yang berkepentingan dan Papua Merdeka hanya tinggal mimpi di siang bolong.     

Sikap OPM  Menyangkut  Kongres Papua Ke III.

Sesuai dengan analisa dilapangan serta fakta sejarah yang telah rakyat ketahui bersama, maka OPM sebagai Organisasi induk segaligus sibol perjuangan sejak
1961 sampai saat ini masih berjuang mempertahankan harga bersama rakyat Papua Barat secara struktural dan organisisi menolak tegas Kongres Papua Ke III yang
bersifat elegan dan bersifat elitis tanpa melibatkan rakyat Papua Barat dalamproses perjuangan, kami OPM terus bekerja melakukan pengorganisiran di wilayah-wilayah seluruh pelosok negeri tanah air dengan membangun kesadaran rakyat Papua Barat utuk turut melibatkan diri dalam perjuangan pembebasan tanah air.

Kami OPM bersama rakyat Papua Barat serta pemuda mahasiswa, memandang sangat penting untuk mengorganisir rakyat Papua Barat dengan membangun parlemen-parlemen wilayah/daerah secara utuh dan kuat sebagai gerakan sipil yang mampuh membawa perubahan, dengan terus menjelaskan kepada rakyat Papua Barat tentang
perjuangan Papua Merdeka yang sedang berkembang di dalam maupun luar negeri. Untuk menuju pada tahapan yang lebih maju dalam perjuangan secara srtuktur dan
mekanisme Kongres parlemen Papua Barat akan di bicarakan setelah parlemen-paremen daerah terbentuk.

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SIKAP:

1.    Menolak dengan tegas adanya Kongres papua III yang di dorong oleh sekelintir orang untuk kepentingan tertentu mengatasnamakan rakyat

2.    Menghimbau kepada seluruh rakyat papua  barat untuk tidak boleh ikut terlibat dalam kongres papua III
3.    OPM sebagai organisasi induk tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk kongres papua III
4.     Kami OPM Porwemi Biak menolak mengadakan kongres papua III di biak.

 Hormat kami,

PANGLIMA OPM PERWOMI BIAK

Gen. Kabor Koru Konsup Awom