This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Setelah aksi-aksi rakyat Papua tanggal 2 Agustus 2011, dan konferensi ILWP di Oxford Inggris, konflik dan berbagai kasus kekerasan terus terjadi diatas tanah Papua. Hal itu mengundang reaksi berbagai pihak untuk beramai-ramai memberikan opini, statement, dan solusi-solusi spekulatif, yang tidak menyentuh esensi konflik di Papua Barat. Pemerintah Republik Indonesia dan berbagai pihak masih menganggap konflik di Papua merupakan akumulasi persoalan yang berakar pada kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan, serta menyangkut kegagalan Otsus belaka.

Dengan perspektif itu, Pemerintah Republik Indonesia merasa terdesak untuk mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan program pembangunan di Papua. Di satu sisi, muncul juga kelompok-kelompok yang mengatasnamakan rakyat Papua, dan memanfaatkan gerakan rakyat Papua untuk tawar menawar solusi dialog damai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sembari menyarankan pemerintah untuk menggulirkan Perpres Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Sedangkan rakyat Papua Barat, dalam kenyataanya dengan jelas dan terbuka menuntut hak penentuan nasip sendiri melalui referendum. Di setiap sanubari orang Papua terpancar prinsip yang kuat dan tak dapat dibendung, bahwa mereka ingin menentukan nasip mereka sendiri, yaitu berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka tanpa penjajahan. Itulah pekikan suara hati yang keluar disetiap orasi-orasi, di setiap pamflet dan spanduk dalam aksi-aksi demo ribuan rakyat Papua yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat [KNPB] di setiap unjuk rasa yang terus terjadi di Papua.

Kami melihat dan mendengar di setiap orasi-orasi itu bahwa mereka, rakyat Papua tidak pernah menuntut kesejahteraan pembangunan melalui kebijakan Otsus, UP4B atau lainnya sebagai jaminan hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak mengeluh karena lapar dan miskin diatas tanah mereka yang kaya raya, yang terus dieksploitasi oleh penjajah dan para kapitalis. Satu hal yang mereka inginkan adalah hak politik mereka yang telah dirampas oleh Indonesia melalui integrasi tahun 1962 dan Pelaksanaan Pepera 1969 itu dikembalikan, karena rakyat Papua adalah entitas dari subjek hukum internasional yang berhak menentukan nasip politik mereka melalui mekanisme referendum yang adil dan demokratis.

Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah keliru dalam melihat gejolak Politik di Papua Barat yang terus membara. Asumsi-asumsi spekulatif tidak harus dijadikan sebagai solusi dalam mengambil Kebijakan. Karena pada akhirnya, kebijakan yang tidak proporsional itu akan memperburuk citra Pemerintahan Sby, karena triliunan uang untuk proyek kebijakan Otsus, UP4B serta pembiayaan TNI/Polri yang terus didroping di Papua justru akan menambah catatan korupsi dan pelanggaran HAM yang tiada henti.

Atas segala kebijakan itu, rakyat Papua tidak akan menghendaki tawaran kebijakan itu. Rakyat Papua akan terus melakukan pemberontakan. Dan sepanjang itu, konflik Papua tidak akan pernah diredam dengan manipulasi kebijakan yang berlabel percepatan pembangunan. Kami menyampaikan pemerintah RI untuk segera hentikan segala kebijakan itu dan segera mengambil kemauan politik untuk membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua Barat melalui referendum, karena pepera 1969 itu cacat secara hukum internasional.

Victor F. Yeimo
Juru Bicara Internasional untuk KNPB