JAYAPURA—Benny Wenda yang belakangan namanya sering diekspos media, yakni setelah berupaya menggalang pertemuan puluhan pengacara, untuk menggelar Konferensi International Lawyer for West Papua 2 Agustus lalu, oleh Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) diminta ditangkap untuk dipulangkan ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan perbuatanny.

Hal itu diungkapkan Yulianus Basna selaku Koordinator KMP3R saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura. “Dengan tegas kami mendesak kepada Presiden Republik Indonesia agar segera melakukan diplomasi dengan pemerintah Kerajaan Inggris supaya menangkap tokoh OPM Benny Wenda untuk dipulangkan ke Negara Indonesia,” tegasnya yang didampingi sepuluh rekan-rekannya.

Dikatakan,  Benny Wenda adalah pelarian setelah mendalangi penyerangan Polsek Abepura 1 Desember 2000 lalu yang menewaskan seorang aparat kepolisian yang sedang jaga. “Dia lari ke luar negeri untuk minta suaka, dan menyebarkan provokasi di luar negeri untuk mengancam kedaulatan Negara,” jelasnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada kepolisian untuk menangkap aktifis KNPB. “Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui Kapolda Papua, segera menangkap dan mengadili kelompok KNPB yang selama ini melakukan penghasutan kepada masyarakat Papua untuk melakukan aksi menuntut merdeka, karena sangat bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia,” desaknya.

Bahkan, menurutnya apa yang rencananya diumumkan hari ini (Sabtu 20/8) oleh KNPB sebagai hasil KTT ILWP, menurutnya adalah rekayasa. “Hasil tersebut adalah hasil yang dibuat oleh kelompok KNPB di Jayapura,” ungkapnya.

Ia juga mendesak Kesbangpol Papua dan Kapolda Papua agar segera memeriksa keabsahan dari hukum atas pendirian organisasi KNPB. “Dan segera dibubarkan, karena KNPB adalah organisasi separatis yang misi perjuangannya bertentangan dengan Undang-Undang nomor 8 tentang organisasi kemasyarakatan,” lanjutnya.

KMP3R juga mengeluarkan himbauan kepada masyarakat seluruh Papua dan Papua Barat, untuk dapat bersatu mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat dan daerah. “Karena Papua adalah bagian integral dari NKRI melalui Pepera tahun 1969, maka jangan ada intervensi dunia internasional terhadap masalah-masalah yang ada dalam negeri,” tegasnya.

Ketua I KNPB Mako Tabuni saat dikonfirmasi Bintang Papua per telepon terkait pernyataan KMP3R, menyatakan bahwa KNPB adalah media yang hanya mengumumkan apa yang dihasilkan oleh ILWP di Oxford, London, Inggris, 2 Agustus lalu.

“Orang-orang yang bicara itu, ya, itu menurut dia. Mungkin karena dia itu kelebihan apa, saya tidak tahu, mungkin kelebihan dikasih sesuatu sama pemerintahan kolonial dalam arti kaum kapitalis, sehingga bicara begitu,” jelasnya.

Ditegaskan, bahwa KNPB hanya menerima dan mengumumkan apa yang dihasilkan dalam Konferensi ILWP.  “Kami umumkan sesuai hasil yang ada. Silahkan saja wacanakan sesuai pendapat masing-masing. Yang menentukan diterima atau tidak itu rakyat Papua, bukan sekelompok itu,” tegasnya.

Disinggung tentang KNPB yang dikatakan sebagai organisasi yang menyimpang dari Uncang-Undang dan diminta untuk dibubarkan, Mako Tabuni menegaskan bahwa KNPB adalah media rakyat Papua Barat dan bukan media Pemerintah Republik Indonesia.

“Kalau rakyat Papua Barat inginkan kami bubar, ya, kami akan bubar. Tidak ada satu kutu busukpun yang bisa membubarkan kami, kecuali rakyat Papua Barat,” jelasnya yang juga menyatakan bahwa KNPB tidak butuh legitimasi dari pemerintah, karena ia menganggap Pemerintah RI adalah musuh abadinya.

Tentang hasil Konfrensi ILWP yang diumumkan tersebut, setelah diumumkan di Papua, dalam dua atau tiga hari ke depan, ILWP akan mengumumkan secara resmi melalui website resmi media rakyat Papua barat. “Dan dia (ILWP) akan umumkan kepada seluruh rakyat dunia,” ungkapnya. (aj/amr/LO1)