Hal tersebut ditegaskan Panglima Kodam [Pangdam] XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hotma Marbun kepada wartawan usai memimpin upacara penutupan Secaba PK tahap I di Rindam XVII/Cenderawasih, Sabtu [27/3].

Menurut Pangdam, insiden penembakan yang dilakukan OPM terhadap aparat keamanan TNI Yonif 753 Nabire yang bertugas di Puncak Jaya merupakan pelanggaran hukum, dimana masyarakat sipil memengang senjata dan melakukan penembakan terhadap anggota TNI. Atas kasus terseut menjadi tanggungjawab Polri untuk melakukan pengejaran guna mengungkap siapa pelaku penembakan itu. “ Insiden di Puncak Jaya itu murni pelanggaran hukum, jadi itu masih tugas Polri bukan TNI,” tegas Pangdam.

Dikatakan Pangdam, dalam suatu wilayah jika menyangkut pelanggaran hukum yang dibuat masyarakat menjadi tugas Polri untuk melakukan pengamanan, tetapi jika pelanggaran yang terjadi adalah menyangkut kadaulatan dan keutuhan NKRI seperti adanya makar dalam sebuah aksi organisasi tertentu maka itu sudah menjadi tanggungjawab TNI bukan Polri.

Namun ketika disinggung apakah ada arah tindakan makar yang dilakukan OPM pada insiden Puncak Jaya itu, Pangdam menegaskan sama sekali tidak ada, kasus tersebut hanya merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat sipil dengan aksi saling baku tembak bersama TNI.

“Kalau makar sudah kita tangani, tapi perlu diketahui insiden di yang melukai 1 anggota TNI itu murni pelanggaran hukum,” kata Pangdam.

Jadi saat ini pihak Kodam XVII/ CDenderawasih masih memberikan tanggungjawab itu ke pihak Kepolisian, tetapi kalau ternyata setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan kemudian ternyata mereka kelompok yang mengganggu kedaulatan NKRI maka akan menjadi tanggungjawab TNI. [lina]