LAPORAN KONFLIK KEKERASAN DI TANAH PAPUA

SELAMA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PILPRES (APRIL, MEI, JUNI, JULI 2009)

O

L

E

H

MARKUS HALUK

(TIM KERJA KONSENSUS NASIONAL BANGSA PAPUA) 

Jayapura, 31 Juli 2009 

P E N G A N T A R

Para Pecinta dan Pejuang Keadilan Bangsa Papua yang saya hormati, pada kesempatan ini Tim Kerja Konsensus Nasional Papua hendak menyampaikan laporan kekerasan yang telah terjadi di tanah Papua selama proses Pemilihan Umum (Pemuli) legislative pada tanggal 9 April sampai dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tanggal 8 Juli 2009. Sesuai dengan pengamatan dan catatan kami selama ini maka aksi kekerasan maupun bencana kecelakaan pesawat dalam empat bulan terakhir ini meningkat drastis, mulai dari penyebaran ancaman dan teror melalui pesan SMS (Short Message Service), pernyataan teror dan intimidatif melalui media, penangkapan sewenang-wenang, penahanan dan pemenjarahan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil, terjadinya pembungkaman ruang; kebebasan, demokrasih, HAM dan hukum, penembakan secara tidak manusiawi, penyerangan oleh aparat keamanan maupun kelompok tidak dikenal atau oleh TPN (Tentara Pembebasan Nasional)/OPM (Organisasi Papua Merdeka), penggeledahan kantor dan rumah warga, aski pengibaran bendera Bintang Kejora serta kecelakaan beberapa pesawat di tanah Papua. Hampir setiap saat terus terjadi berbagai peristiwa sebagaimana diungkapkan tersebut.

Laporan ini di tulis dalam 3 bagian besar dan beberapa sub bagian kecil. Pada bagian I, kami membeberkan berbagai aksi kekerasan psikis dan fisik yang terjadi dalam kurun waktu empat bulan (April, Mei, Juni dan July). Sementara pada bagian II kami melakukan pemetaan dan analisis khusus.  Beberapa peristiwa kekerasan yang menjadi perhatian kami dalam analisnya ialah aksi kekerasan di Kota Jayapura, pemalangan lapangan terbang di Kab. Mambramo Raya, aksi dan teror di Kab. Jayawijaya, aksi penyerangan di Kab. Nabire, Aksi penembakan di Kab. Puncak Jaya serta aksi penembakan di Kab. Timika. Disamping itu, kami juga mengulas tujuan Negara dengan konflik kekerasan di tanah Papua dan bagian akhir dari bagian ini kami juga mengulas pengalaman periode lalu selama kepemimpinan SBY dan harapan akan kepemimpinannya pada periode  ke depan. Sedangkan pada bagian III dari laporan ini merupakan penutup. Pada bagian ini kami memberikan beberapa kesimpulan yang sifatnya penegasan kembali.

Sumber penulisan laporan ini merupakan sesuai dengan pengamatan dan pengalaman kami atas fakta ril yang telah terjadi selama pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden RI. Sumber utaman penulisan laporan ini ialah berdasarkan catatan harian yang kami miliki, disamping itu kami juga gunakan dari beberapa media Harian yang terbit di Jayapura seperti; Media harian Cenderawasih Pos, Bintang Papua dan Papua Times.

Akhirnya kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna sehingga saran, masukan dari semua pihak kami menerima dengan hati terbuka. Sebelum mengakhiri kata pengantar, saya mengutip pesan berikut ini; “Di atas batu ini, saya meletakan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan ma’rifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” Izaak Samuel Kinje, Aitumeri Wasior Minggu, 25 Oktober 1925.

Jayapura Papua Barat, 31 July 2009

Markus Haluk

Ketua Tim Kerja

RESUME

Konflik kekerasan yang terjadi selama bulan April-Juli 2009, pada saat menjelang sampai pasca pelaksaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden di tanah Papua sangat meningkat tajam. Konflik kekerasan yang terjadi selama 4 (empat) bulan tersebut, dilakukan oleh aparat keamanan (POLRI-TNI) dan oleh kelompok tidak dikenal/TPN-OPM. Semua bentuk kekerasan yang terjadi kami dapat mengkategorikan dalam 10 pokok masalah yakni; 1). Penggeledahan Kantor/rumah dan Penangkapan Sewenang-wenang,2). Pembungkaman Hak Rakyat Papua dan penangkapan sewenang-wenang, 3). Penculikan dan penangkapan, 4). Kunjungan dan teror sewenang-wenang, 5). Penemuan Bom, 6). Penyerangan oleh kelompok tidak dikenal/TPN-OPM, 7). Aksi penyerangan dan penembakan oleh aparat Keamanan, 8). Aksi Pengibaran bendera Bintang Kejora , 9). Proses ketidakadilan HUKUM terhadap Rakyat Papua dan 10). Kecelakaan Pesawat.

Semua bentuk kekerasan yang terjadi terlihat dalam tabel berikut ini.

DAFTAR ISI

PENGANTAR            ………………………………………………………………………   2

RESUME                        ………………………………………………………………………   3

DAFTAR ISI            ………………………………………………………………………   4

BAGIAN I.       ISU TEROR DAN KEKERASAN NEGARA……………………            5

1. A.                ISU-ISU TEROR……………………………….……………………………                5

1). Teror melalui Pesan …………………………………..………………….                  5

2). Aksi Latihan dan pernyataan Teror di depan Publik……………………...                 8

1. B.            PENGGELEDAHAN, PENANGKAPAN DAN KEKERASAN MENJELANG   DAN PASCA PEMILU LEGISLATIF DAN PILPRES ………………….........             9
   1. 1)   Penggeledahan dan Penangkapan Sewenang-wenang ………………………..    9
   2. 2)   Pembungkaman Hak Rakyat Papua dan penangkapan sewenang-wenang……   13
   3. 3)   Penculikan dan penangkapan sewenang-wenang……….……………………   13
   4. 4)   Kunjungan dan teror …………………………………………………………   15
   5. 5)   Penemuan Bom ………………………………………………….…….………   15
   6. 6)   Penyerangan oleh kelompok tidak dikenal/TPN-OPM……………..….……   16
   7. 7)   Aksi penyerangan dan penembakan oleh aparat Keamanan …………………   16
   8. 8)   Aksi Pengibaran bendera Bintang Kejora ……………………………….…..   17
   9. 9)   Proses ketidakadilan HUKUM terhadap Rakyat Papua ………………….…   21
   10. 10)   Kecelakaan Pesawat ……………………………………………………….…   22

BAGIAN II. PEMETAAN KEKERASAN, KEPENTINGAN NEGARA DAN PENGALAMAN DAN HARAPAN AKAN PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA JAKARAT……………………………………..          23

1. A.            PEMETAAN KEKERASAN DI BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DI TANAH PAPUA …………………………………………………………………………….             23
   1. 1)            Kota dan Kabupaten Jayapura ……………………………………………..             23
   2. 2)            Kabupaten Jayawijaya ……………………………………………………..             25
   3. 3)            Kabupaten Nabire ………………………………………………………….             26
   4. 4)            Kabupaten Puncak Jaya ………………………………………………........             27
   5. 5)            Kabupaten Mambramo Raya ………………………………………………             27
   6. 6)            Kabupaten Yapen-serui …………………………………………………….             28
   7. 7)            Kabupaten Timika ………………………………………………………….. 29

1. B.            AKSI KEKERASAN DI PAPUA DENGAN KEPENTINGAN NEGARA …..             31
2. C.            PENGALAMAN DAN HARAPAN AKAN PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA JAKARTA …………………………………………………………………………            33

BAGIAN III PENUTUP …………………………………………………………  35

BAGIAN I

ISU TEROR DAN TINDAKAN KEKERASAN NEGARA

1. A.            ISU-ISU TEROR

Munculnya isu-isu teror di tengah masyarakat Papua, menjelang Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif pada 9 April dan Pemilihan Calon Presiden (PILPRES) Republik Indonesia pada 8 Juli tahun 2009, telah menimbulan keresahan dan ketakutan yang mendalam di tengah masyarakat. Disamping itu berbagai teror dan kekerasan secara sengaja dialamatkan kepada para aktivis HAM dan Demokrasi Papua. Bentuk dan modus teror sebagai berikut :

1. 1.      Teror mental/psikologis secara sistematis dilakukan melalui beberapa cara diantaranya; pesan singkat, Short Message Service (SMS), telephone gelap, selebaran kertas dan poster di jalan-jalan dan tempat-tempat umum, dan penghasutan dari individu orang perorangan. Selain itu Isu tentang boikit pemilu secara besar-besarkan oleh Negara sebagai ancaman serius.
2. 2.   Pasca pelaksaan pemilu maupun beberapa hari setelah pemilu oleh sejumlah kelompok yang dipakai secara sadar dibangun isu Orang Gunung (Wamena) telah membakar  pasar Yotefa, membakar tempat pembelanjaan Multi Grosir yang terletak di Kamkey-tanah hitam Abepura, isu penyerangan di di Expo Waena, entrop, polimak Jayapura, Angkasapura dan pasar sentani Kabupaten Jayapura. Dalam berbagai isu di ats dibangun isu provokasih bahwa yang melakukan penyerangan atau pembakaran ialah orang Papua Gunung khususnya orang Wamena. Sementara pada orang Papua dari pesisir pantai dan warga pendatang/migrant sebagai alamat penyerangan atau yang akan menjadi korban.

1). Teror Melalui Pesan SMS

Dalam tabel berikut ini saya akan memperlihatkan beberapa isi SMS sebagai bentuk teror yang saya terima sendiri dan pada beberapa Tokoh Papua.

2). Aksi teror dan pernyataan aparat keamanan di depan publik

Pada sub bagian ini kami mengetegahkan sejumlah aksi dan pernyataan sebagai bagian dari teror mental dan psikis yang dialamatkan kepada rakyat.

1. 1.      Pada 20 Ferbruari 2009: Isu penyanderaan Ketua KPUD Provinsi Papua yang diisukan oleh Intelijen Negara, mendapat tanggapan serius oleh POLDA Papua, tanggapan itu tidak terbukti sehingga sebagai langkah meneror mental (Psikologis) rakyat Papua, maka POLDA mendatangkan satuan anti teror (wanteror) Brimob POLDA Papua untuk melakukan adegan simulasi penyanderaan pada jumat 20 februari 2009 di lapangan Papua Trade Centre (PTC).
2. 2.      Pada tanggal 19 Mei 2009; Direktorat Reserse Kriminal POLDA Papua Kombes Pol Drs. Bambang Rudi Pratiknyo, sebagai bentuk teror mental dan menakutkan warga sipil papua dengan merilis sketsa wajah 2 (dua) orang warga sipil yang ditudu sebagai pelaku penganiaayaan terhadap 4 (empat) warga, tukang ojek di wamena kabupaten Jayawijaya jelang Pemilu tgl 09 april 2009, dan 3 (tiga) orang korban di perumnas III (tiga) waena jayapura tgl 13 april 2009. Tuduhan dengan merilis wajah 2 (dua) warga yang namanya tidak disebutkan, dilakakukan dengan mengadakan ilustrasi lalu diduga bahwa kedua orang tersebut berstatus sebagai Mahasiswa yang merupakan Eksodus dari pulau jawa).
3. 3.      Pada perayaan HUT ke-46 KODAM, dalam sambutannya Pangdam Mayjen TNI AY. Nasution menyampaikan bahwa, berbagai gangguan kamtibmas yang terjadi di Tanah Papua ada permainan pihak lain, dan ia juga menyampaikan bahwa tidak terlepas dari tangan asing yang sedang ikut berperan mengacaukan ketahanan NKRI.
4. 4.      Pada tanggal 07 Juni 2009, Sebagai bentuk teror mental (Psikologis) Rakyat sipil Papua yang dilakukan oleh Pihak pemerintah melalui pihak kepolisian adalah,  dengan mengirim dan menambahkan pasukan Brimob 3 (tiga) Kompi dari Mabes Polri dengan alasan pengamanan Pemilihan Calon Presiden (PILPRES) tahun Juli 2009, ungkapan Kapolda Papua Irjen Pol Drs. FX Bagus Ekodanto yamg mengakui 3 kompi telah tiba dijayapura.
5. 5.      Pada tanggal 18 Juni 2009, Kapolda Papua menyampaikan masih ada kelompok yang ingin mengkacaukan jalannya proses Pemilihan Umum (PEMILU) calon Presiden sebagai isu menambahkan kekuatan militer ditanah Papua.

1. B.            PENGGELEDAHAN, PENANGKAPAN DAN KEKERASAN MENJELANG DAN PASCA PEMILU LEGISLATIF-PILPRES

Pada bagian ini kami memperlihatkan berbagai kekerasan yang terjadi di tanah selama bulan April sampai dengan Juli selama pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres.

1. 1)      Penggeledahan dan Penangkapan Sewenang-wenang

1. 1)        Pada tanggal 3 April, pukul 10.00, Waktu Papua (WP), Gabungan Aparat kepolisian daerah Papua yang ditahan dalam pengledahan ini sebagai berikut.

Tabel berikut ini, barang-barang yang di sita oleh Polda Papua dan Polreta Jayapura dari Kantor Dewan Adat Papua.

1. 2)        Tanggal 6 April 2009, pukul 03.00 WP, pasukan gabungan Polri dan TNI telah menyerang posko Komote Nasional Papua Barat (KNPB), wilayah Nabire. Dari Peristiwa tersebut, beberapa orang di tangkap dan di tahan di Polres Nabire dan 1 orang ditembak. Posko di bongkar dan di bakar oleh gabungan aparat keamanan. Berikut nama-nama mereka yang ditangkap dan ditahan di Polres Nabire:

1. Roy Singamui

2. Alberth Tagi

3. Yonanti Pigomo

4. Yan Yeimo

5. Frengky Boma

6. Ivo Boga

7. Hengky Tebai

1. 3)        Tanggal 9 April, pukul 04.00 WP, Anggota kepolisian datang melakukan penggelehadahan dan penangkapan secara sewenang-wenang di Asrama Mahasiswa Ninmin, jalan Biak Abepura Jayapura. Banyak penghuni asrama yang menyelamatkan diri dan mengungsi. Nama-nama yang menjadi korban penangkapan Aparat Keamanan sebagai berikut;

1. Matias kogoya

2. Roni Wesareak

3. Mutianus Mijele

4. Frengky Gwijangge

5. Gerson W

6. Perni Gwijangge

7. Tarni Wandikbo

8. Selia Gwijangge

4) Tanggal 18 April 2009, pukul 15.15 WP, Gabungan Tim Polda Papua menggeledah rumah Kantius Hisage di BTN Porwadani. Penggeledahan dilakukan tanpa didahului dengan surat pemanggilan. Pada kesempatan tersebut aparat keamanan menangkap;

1. Kantius Hisage

2. Epekus Pawika

3. John Hisage

4. Jefri Haluk

5. Amiru Yomat,

6. Tina Dami

7. Dely Wenda

5) Pada tanggal 20 Juli 2009, pukul 15.00, Waktu Papua, Operasi gabungan aparat keamanan melakukan penggeledahan dan penangkapan secara membabi buta terhadap 7 Warga warga sipil suku Amungme yang ada di tengah kota Timika. Mereka yang menjadi korban penangkapan semuanya warga sipil yang sedang melakukan aktifitas hidupnya di Kota Timika. Nama-nama mereka yang ditangkap sebagai berikut:

Sesuai keterangan saksi mata yang disampaikan ada kami bahwa Operasi penangkapan dilakukan di jalan-jalan di tempat umum dan di dalam rumah.

Disamping penangkapan dengan cara tidak manusiawi, gabungan aparat keamanan juga telah melakukan penggerebekan dan penghancuran rumah milik Demianus Beanal salah satu masyarakat yang juga karyawan PT. Freeport Indonesia yang beralamat Jln. Paulus Magal, RT. 04 Kwamki Baru. Penyiksaan berupa pemukulan dengan popor senjata, memukul, menendang serta beberapa bentuk penyiksaan lainnya telah dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil.

6) Pada tanggal 21 Juli, pukul 16.00 Waktu Papua di jalan Baru, Distrik Kwamki Baru Timika telah terjadi penangkapan warga sipil.  Penangkapan diawali dengan anggota Polri Densus 88 Anti Teror dengan senjata peralatan perang secara lengkap menggunakan 2 Truk milik Polres Timika, 2 Mobil Milik PT. Freeport Indonesia, 5 Mobil Avanza kaca gelap menggeledah rumah korban Michael Kum (29 thn). Aparat keamanan tanpa bertanya langsung masuk rumah dan menuju kamar tidur. Korban yang sementara istrahat siang dengan mengenakan celana pendek, langsung dipukuli secara membabi buta. Aparat keamanan juga melakukan pemukulan terhadap Matius Uanmang (14 thn) yang lagi istrahat di dalam rumah yang sama.

Aparat keamanan mengambil;

1.  1 ikat anak panah dengan busur yang ada di dalam rumah.

2.  1 buah kampak dapur

3.  1 buah parang dapur

Dalam waktu yang bersamaan, di jalan yang sama Densus 88 anti Teror juga menangkap 3 orang muda. Mereka ditangkap di rumah almarhum Damianus Jamang. Di rumah almarhum teresebut menangkapa 3 orang yaitu;

1.  Jan Jamang (15 thn) anak putus SD Agimuka

2.  Ponce Uanmang (15 thn) anak putus usia SMP Timika

3.  Hengki Uanmang (17 thn) Pelajar aktif SMA Taruna Timika

7) Tanggal 11 Juli, Polikarpus Ambokari 37 tahun dan Mandoman Ambokari 40 tahun, rakyat sipil petani kampung mantembu Serui, ditangkap dan dipukuli babak belur sampai tidak berbentuk wajah manusia lagi. Rumah mereka dibakar hangus dengan tanah. Rumah Wilson Urukwaya digeledah pada malam hari dari pukul 19.00-21.00 WIT. Menyikapi peristiwa ini, rakyat serui telah mendesak Kapolres Serui  AKBP, Imam Setiawan, S. Iko, Nrp.66020526 untuk dipindahkan dari Kapolres Serui.

1. 2)      Pembungkaman HAK Rakyat Bangsa Papua Dalam Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Penangkapan Sewenang-wenang
   1. 1)        Pada tanggal 10 Maret 2009, Tiga warga Negara asing berkebangsaan Belanda masing-masing bernama Gabriel Babette, Piter Mariauw Smith dan Ronald Wigma di ciduk aparat kepolisian dan imigrasi Papua dan di tahan di Polresta Jayapura, kemudian diekstradisi ke Negara masing-masing-masing. Mereka ditangkap saat menyaksikan aksi unjuk rasa massa rakyat Papua di gedung DPRP Papua.
   2. 2)        Tanggal 5 April 2009, demo mendukung peluncuran Internasional Law Year West Papua (ILWP) di Guana Amerika Latin dihadang dan diblogade oleh aparat kepolisian dan Brimob di depan kantor DAP, Expo Waena Jayapura Kota Papua Barat.

1. 3)        Tanggal 5 April, aksi dan doa di Kabupaten Jayawijaya mendukung pembentukan ILWP Cuana Ameika Latin disecara paksa dibawah tekanan teror dibatalkan. Pada kesempatan yang sama, polisi menangkap beberapa orang. Mereka yang ditangkap antara lain;
   1. 1.            Matias Wuka
   2. 2.            Nikodemus Lokobal
   3. 3.            Antonius Wea
   4. 4.            Gabriel Kobak

4).  Tanggal 9 Mei,  Aksi unjuk rasa yang dilakukan dikantor KPUD Manokwari Papua Barat Jumat 08 Mei 2009 ricuh karena pasukan BRIMOBDA menumpang truk tiba-tiba muncul dihalaman kantor KPUD Manokwari dan melakukan tindakan Represiv terhadap pengunjuk rasa, sehingga terjadi kericuan. Dalam kericuan ini dari pihak kelompok massa pendemo salah seorang menjadi korban tindakan Brimoob korban atas Nama Zakarias Inyomosi. Korban kena pukulan dan jatuh pingsan kemudian dibawah lari ke rumah sakit Umum (RSUD) Manokwari.

3). Penculikan dan Penangkapan Sewenang-wenang

1). Tanggal, 7 April, pukul 15.00, WP, penculikan terhadap Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia, Markus Haluk di depan Rumah sakit dian harapan perumnas II dian Harapan Waena oleh Tim Oposnal Polda Papua.

2). Tanggal 13 April; pukul 19;30 di perumnas 2 dan 3 orang Papua ditangkap tanpa alasan dan 1 kaset rekaman wartawan Top TV di sita Polisi dan 1 warga pendatang di Tikam oleh orang tidak dikenal dilarikan ke rumah sakit Dian Harapan untuk pengobatan.

3). Tanggal 9 Juni, Sentani kabupaten Jayapura Selatan kepala kampung Netar Yason PH. Wally dan Ondofolo besar sentani Philep Wally, ditangkap dan ditahan POLDA Papua, karena mempertahankan hak ulayat masyarakat adat yang diambil alih oleh PT. Bintang Mas, mereka ditahan karena POLDA Papua berpihak menyelamatkan kepentingan Perusahan PT. Bintang Mas dan ingin mengabaikan hak miliik masyarakat adat.

4). Tanggal 23 Juni 2009 pukul 2 .00 WP, Kiten Tabuni (22 tahun) dihadang oleh beberapa anggota polres Jayawijaya di Jalan JB Wenas Wamena Kabupaten Jayawijaya, saat ia sedang menyitir taksi menuju ke Distrik Bolakme. Setelah Kiten di Hadang lalu dinaikan diatas mobil dinas Polres Jayawijaya, dengan unsur paksa kemudian di bawah ke Penjagaan KP3 Bandar udara Wamena. Ia bermalam satu hari disana di pukul oleh beberapa anggota polisi yang bertugas pada malam itu. Penangkapan yang terjadi terhadap saudara Kiten Tabuni tidak sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku  karena :

1.  Tidak ada surat perintah Penangkapan terhadap tersangka surat tersebut juga tidak ditunjukan kepada yang bersangkutan.

2.  Setelah ia ditangkap tidak ada surat pemberitahuan yang di tunjukan kepada pihak keluarga tersangka

3.  Pihak polisi tidak menjelaskan alasan penangkapan terhadap tersangka kenapa dia ditangkap.

4.  Hak-hak sebagai seorang tersangka tidak dapat patuhi atau di abaikan sehingga ia dipukul saat ia berada di KP3 Bandar Udara Wamena.

5) Tanggal 7 Juli 2009, pukul 01.42 WIT anggota polres Jayawijaya melakukan penangkapan dan penahanan;

1. Nael Elopere

2. Yesayas Elopere

3. Eliap Elopere

4. Manu Itlay

1. 6)       Tanggal 17 Juli, anggota Polres Yapen menangkap dan menahan warga sipil dengan tuduhan Separatis.  Nama-nama mereka yang di tahan di polsek Serui:

1. Polycarpus Ambokari (27 thn)

2. Hans Ambokari (30 thn)

3. Petrus Semboari (rumah ketiga orang ini telah dibakar)

4. Dominggus Semboari (67 thn)

5. Akona Ambokari (12 thn)

6. Jhoni Ambokari (14 thn)

7. Ari Ambikari (18 thn)

8. Gerson Warmetan (16 thn)

9. Anton Warmetan (20 thn)

10. Aprilia Uruwaya (27 thn)

4. Kunjungan dan Teror

1. 1)        Tanggal 7 Juni 2009, pukul 10.00 WIT, Pangdam XVII Cendrawasih Mayor Jendral A. Y. Nasution mengunjungi ketua Dewan Adat Papua (DAP), Bpk. Forkorus Yaboisembut di kediamannya Kampung Sambron Yaru, Kabupaten Jayapura- Papua Barat. Dalam kunjungan teresebut membawa beberapa sumbangan Bahan Makanan dan jaket. Sumbangan Pangdam tersebut terlihat dalam Tabel berikut ini.

1. 2)        Tanggal 16 April, Buctar Tabuni merasa terancam karena setiap malam kelompok tidak dikenal melakukan pengintaian di kamar tahanan setiap malam.

1. 3)        Tanggal 15 April, sekitar pukul 18.00, WIT, 2 orang anggota intel datang menanyakan rumah dan posisi ketua Dewan adat Balim Tanah Hitam Abepura Jayapura.

1. 4)        Tanggal 20 April, 200 personil Brimob dari kelapa dua di drop di Papua. Kedatangan mereka untuk membantu personil Polda Papua untuk membantu melakukan pengamanan pasca Pemilu 9 Apil 2009.
2. 5)        Tanggal 13 April, Salah satu anggota Polisi Polres Jayawijaya menyampaikan bahwa penikaman 8 warga pendatang tanggal 9 dan 12 April, palakunya Dewan Adat Balim jadi beberapa waktu ke depan akan bakar kantor Dewan Adat Balim. Pada malam yang sama wagra migrant mengungsi besar-besaran di Kodim 1702 dan Polres Jayawijaya.

5. Penemuan BOM

1. 1)        Tanggal 11 April, ditemukan Bom dengan daya ledak tinggi di Jembatan Kali Tami, Kab. Kerom. Jarak ditemukan Bom tersebut dengan Pos penjagaan TNI sekitar 50 Meter.

1. 2)        Tanggal 12 April, di temukan bom 3 (tiga) Rakitan yang dimodifikasih berbentuk Bom, waktu yang berdaya ledak tingg dengan berukuran panjang stengah meter dibuat dari pipa listrik berukuran besar. Bom tersebut ditemukan di tempat sampah disamping toko Sumber Makmur Abepura.

6. Penyerangan oleh Kelompok Tidak dikenal/TPN-OPM

1) Tanggal, 8 April, pukul 01.00 WP, penyerangan di Lingkaran dan Polsek Abepura. Dalam peristiwa ini beberapa menjadi korban. Nama-nama mereka yang menjadi korban:

1. Jance yogoby (tangan kanannya terputus)

2. Jony Hisage (selaput mata bagian kiri)

3.  Andi Gobay (Dada bagian kiri)

4. Erik Logo (paha dan bagian perut/meninggal dunia pada tanggal 22 April 2009, setelah menjani perawatan itensif di RSUD Dok II)

5.  Aldi Uaga (kaki kanan)

6.  F. Mabel (meninggal dunia)

2). Tanggal tanggal 11 April 1 orang tukang Ojek di tikam di pasar Jibama Wamena oleh orang tak dikenal.

3) Tanggal 18 Mei, di Distrik Tingginambut kampung Wendagobak puncak senyum kabupaten Puncak Jaya, iring-iringan kendaraan (mobil) Strada sebanyak 43 (empat tiga) dari mulia menuju wamena sekitat 300 meter dari pos TNI 754/ENK, anggota koramil 1706/Ilu bernama Serka Endaus Enumbi yang berada paling depan mobil dari iring-iring tertembak dibagian bahu kanan tembus kebelakang, dan korban mengalami luka serius.

4)       Kontak senjata terjadi antara TPN/OPM Pimpinan Decky Imbiri dengan Aparat Kepolisian Republik Indonesia yang terjadi di dearah/kabupaten Mamberamo Raya, Distrik Mamberamo Hilir, Lapangan terbang Kapeso pada /tanggal 03 juni 2009, Pukul 13.30 Wit (siang hari). Sesuai dengan berita media massa Cenderawasih Post, edisi 8 Juni 2009 diungkapkan bahwa 8 (delapan) personil Polisi turun ke bibir Danau untuk melakukan penyampaian himbauan dari pemimpin Gereja GKI Papua Pdt. Jemima Krey, ketua Sinode GIDI Lypius Biniluk yang direkam oleh Polisi pada hari selasa 02 juni 2009 kepada masyarakat, namun 8 (delapan) Polisi dibalas dengan tembakan dari pihak Pimpinan TPN/OPM pimpinan Decky Imbiri. Akibat kontak senjata tersebut 4 (empat) anggota Decky Imbiri ditembak 2 (dua) diantaranya tewas di tempat (meninggal dunia), 2 lainnya luka-luka.

Sedangkan pihak Polisi 4 (empat) orang dari ke 8 (delapan) mengalami luka-luka, karena terkena anak panah di bagian kaki dan tangan dan juga Polisi masuk menguasai rumah wakil Ketua Klasis GKI Kapeso dengan alasan rumah tersebut  dijadikan Markas oleh Decky Imbiri. Dari dalam rumah itu, Polisi menangkap Pdt. Nella Yanseren bersama seorang remaja berusia 14 (empat belas) tahun. Selain itu polisi menembak salah seorang Negosiator Bupati Mamberamo Raya.

5) Tanggal 24  Juni, Kampung Konoba Puncak senyum Distrik Tiginambut kabupaten Puncak Jaya salah seorang anggota Brimobda Polda Papua atas nama Bribda Ahcmad tertembak.  Korban tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit umum daerah (RSUD) puncak jaya. Insiden terjadi pada saat iring-iring 5 (lima) mobil Strada dari ibu kota puncak jaya menuju pos polisi tiginambut membawa rombongan Kasat Brimob AKBP Prasetyo Wardhono dan Wakapolres puncak jaya Kompol Marselis bersama pasukan Brimob.

6) Tanggal 11 Juli, pukul 05.00 WP, terjadi penembakan oleh kelompok tidak dikenal pada karyawan PT. Freeport Indonesia bekerja di Departement Expert Munical Construktion, berwarga Negara Australia, Mr. Drew Nicholas Grant (38), bersama Mr. Lucan Jhon Biggs (pengemudi) dan Maju Pandjaitan (rekan kerja Korban) pada saat kendaraan yang ditumpangi korban, mobil Toyota Land Cruiser dengan nomor Lambung 01-2578 bergerak dari Tembagapura menuju Timika.

7) Tanggal 12 April sekitar pukul 20.00, WP di dekat Asrama Putri Hana di Potikelek Kab. Jayawijaya seorang warga non Papua ditemukan tewas. Pada malam hari kota Wamena menjadi tegang dan aparat keamanan pun siaga.

7. Aksi Penyerangan, penembakan dan pemukulan oleh Aparat keamanan

1) Tanggal 16 April, pukul 23.25 WP, gabungan TNI dan POLRI melakukan operasi di pasar Jibama Kab. Jayawijaya. Mereka melakukan penembakan dan melumpuhkna terhadap 2 orang warga Papua yang ada lokasih Pasar tersebut. Korban dilarikan ke RSUD Wamena.

2) Tangga 07 Mei, Pos KODIM 1709 Serui kampung Saubeba sekitar 60 Meter dari kota serui diisukan diserang pihak TPN/OPM, yang semula berawal dengan isu telah terjadi penyanderaan aparat TNI atas nama Kopka Steven Anderey yang tidak terbukti, namun tepat pada Rabu 06 Mei 2009 dikatakan oleh Kapolres Yapen Waropen AKBP Imam Setyawan bahwa telah terjadi penyerangan Pos TNI di kampung Saubeba Kabupaten Serui oleh kelompok bersenjata yang menggunkan senjata Api merk AK 47 dan SP, dalam peristiwa ini menelan 2 (dua) korban jiwa warga sipil atas nama Amos dan Didimus Rumayom.

3) Tanggal 09 Juni, di Kabupaten Kerom seorang warga sipil Arso bernama Robikun A, di tikam dengan sangkur oleh aparat TNI/Yonif 756/WMS, berinisial Pratu Jl, di dalam rumah kediaman korban.

4)  tanggal 16 Juni, pukul 14.00, Waktu Papua, di Jalan Natuna-Noari Merauke 12 Anggota Polres Merauke melakukan penganiayaan terhadap Kristianus Way, sampai meninggal di atas mobil.

5) Tangga 23 Mei, Anggota kepolisian Brimob POLDA Papua bersama Dentasemen 88 Anti Teror, menguasai Kampung Kosata Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya. Sebagian masyarakat sipil takut dan lari meninggalkan kampung dan mengungsi, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. FX. Bagus Ekodanto membenarkannya.

6) Tanggal, 24 Mei, pukul 14.00 WP, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari  dengan aksi membabi buta merusak dan memperlakukan para medis dengan tidak wajar, Yosias Rumbin, penjaga satuan pengamanan (SATPAM) RSUD mendapat menjadi korban aparat anggota TNI. Selain itu anggota TNI 751 juga melakukan pemukulan terhadap beberapa pasien. Banyak pasien panik dan larii untuk menyelamatkan diri.

7) Tanggal 24 Mei, pukul 20.00 WP, Rumah Dinas Bupati Kabupaten Puncak Jaya Lukas Enembe S, Ip kota baru ditembak oleh aparat keamanan sendiri. Akibat kejadian tersebut seorang anggota polisi yang bertugas menjaga keamanan di pos jaga rumah bupati terkena serpihan peluruh pada bagian tangan kanan.

8) Tanggal 24 Mei di kabupaten Mamberamo Raya kampung Kosata insiden terjadi antara pasukan Brimob 1 (satu) SSK, yang melakukan perjalanan pada subu pagi hari untuk mengejar kelompok Decky Imbiri dan masyarakat Mamberamo Hilir, sehingga terjadi kontak fisik (senjata) sempat terjadi ketegangan namun dalam peristiwa, insiden ini tidak terdapat korban jiwa dari pihak Brimob maupun rakyat sipil.

9) Tanggal 26 Mei, Distrik Abepura Kota Jayapura, anggota Brimob 1 (satu) regu dengan alasan telah terjadi penyaderaan terhadap seorang warga sipil di perbukitan Abepura, maka 1 regu Brimob mengambil langkah dengan melakukan tindakan mendekati perbukitan tempat hunian warga sipil Papua. Aparat keamanan telah membakar salah satu rumah warga sipil di Abe Gunung.

10) Tanggal 12 Juni Kab. Puncak Jaya terjadi operasih oleh gabungan aparat keamanan; 1 Warga sipil tewas, 11 orang luka-luka tembak, 7 diperkosa, 20 rumah dibakar, 48 baby di bunuh.

11) Tanggal 22 Juni 2009 di Distrik Arso Timur telah terjadi penembakan terhadap seorang warga sipil asal Kampung Kibay bernama Isak Psakor (16 tahun) oleh pihak bersenjata yang disinyalir adalah oknum anggota TNI dari Batalyon Infantri 725 pos  Sungai Bewan yang berpatroli bersama anjing-anjing pelacak (jenggot kuda) disekitar titik “500 meter” jalan setapak Kampung Kibay (RI)-Skotio (PNG).

Berikut anggota keluarga yang melakukan perjalanan bersama korban;

1. Wensis Psakor (Kakak kandung korban)

2. Sisilia Pkeukir (Kakak Ipar korban)

3. Bob Psakor (Kakak kandung korban)

4. Obeth Pyeger (Ipar korban)

5. Margaretha Psakor (bayi 2 bulan)

12) Tanggal 25 Juni, pukul 14.00 WP, di Kabupaten Nabire Kelurahan belakang pasar sore aparat kepolisian Polresta Nabire menembak seorang pemuda warga sipil bermanaMelkianus Agapa dengan alasan polisi mencari keselamatan meloloskan diri dari amukan massa, alasan ini tidak di benarkan oleh tokoh masyarakat adat.

13) Tanggal 29 Juni 4 orang tahanan di polres puncak Jaya, mengalami penyiksaan dengan cara dikasih botak rambut secara paksa, di sileti kulit kepala,di silang lalu dimasukan sambal pedas dalam kepala tahanan dan mereka terus mengalami berbagai siksaan lainnya.

14) Tanggal 30 Juni 2009, pada jam 10.30 WP sampai dengan jam 10.45 WP, terjadi  penembakan terhadap 4 Orang, Masyarakat Paniai, yang berasal dari Distrik Paniai Barat oleh Oknum anggota BRIMOB POLDA Papua BKO POLRES Paniai di jalan Iyaitaka, Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabuapten Paniai. Warga sipil yang menjadi korban ulah aparat Brimob sebagai berikut:

1. Marten Yan Pigai (Umur 38 Tahun, Lak-laki, Alamat  Kampung Kegouda, Distrik Paniai Barat,Kabupaten Paniai) terkena peluru dan  luka tembak di Paha kanan dan  perut,  melihat itu masyarakat tambah marah dan menyerang terus BRIMOB, sambil mundur kearah pos BRIMOB mengeluarkan tembakan akhirnya peluru juga terkena pada tubuh, 3 orang masyarakat yaitu

2. Pendetus Boma (Umur 45 Tahun, Laki-laki, Kampung Kegouda, Distrik Paniai Barat) terkena peluru, dan mengalami luka tembak di betis kanan.

3. Simion Keiya ((45 Tahun, Laki-laki, Kampung Kegouda) Terkena peluru dan mengalami luka tembak di leher.

4. Mika Boma (Umur 59 Tahun, Laki-laki) terkene peluru di bagian Dada dan akhirnya meninggal dunia seketika di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

1. 15)        Tanggal 3 Juli Fiter Wanimbo (23 tahun) meninggal dunia di ruang tunggu Bandar Udara Wamena untuk diberangkatkan ke Jayapura guna dilakukan perawatan itensif.  Ia meninggal dunia setelah Tanggal 30 Juni, Pukul 00.1 00  malam WP, dua anggota polisi  kesatuan Polres Jayawijaya mengantar Fiter di rumah sakit umum ( Unit Gawat Darurat) Wamena memakai  mobil dinas dalam keadaan kritis. Tubuh dari pada korban ada beberapa bagian yang telah dilukai.

1. Otak kecil bagian belakang hancur

2. Kontol kemaluan  pecah sehingga darah keluar dari kontol biji

3. Lutut dibagian kaki kiri dan kanan longkar.

4. Bagian leher terkores berwarna kemera-merahan. sehingga korban tidak berdaya  maka untuk berbicara dengan jelas, saat itu ia hanya menunjukan dengan tanda isyarat  dengan mengangkat tangan.

16). Tanggal 19 Juli, Anggota Polisi Polres Paniai yang bernama Musa Sarwa menembak seorang anak SMP kelas 2, berumur 16 tahun, saat yang bersangkuta mencari biaya sekolah di pendulangan tradisional di Baye Kab. Paniai.

17). Tanggal 29 Juli, pukul 20.00 WP, anggota Polres Jayawijaya menembak mati Yoram Tabuni dengan tuduhan melakukan pencurian di Supermarker Himalaya.

8. Aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora

1) Tanggal 1 Juli, dalam memperingati hari proklamasi OPM, 1 Juli 1971, terjadi pengibaran beberapa tempat. Di Kab. Kerom 3 tempat, 1 tempat Kab. Jayapura yakni di Hawai dekat koramil, di Waena Grant Distrik Heram kota Jayapura dan di Kab. Serui. Belum ada korban jiwa. Sementara di bandara Wamena tepatnya di ruang tunggu sempat dilakukan upaya pembakaran. Semua pelaku belum di ketahui dan ditangkap oleh aparat keamanan.

2) Tanggal 26 Juli 2009, pukul 05.30, Kel. TPN/OPM yang dipimpin Lamber Pkikir menaikan bendera Bintang Kejora di di Wembi Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom. Kelompok ini menuntut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menyelesaikan penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua Barat.

3) Tanggal 29 Juli 2009, Distrik Bolakme Kab. Jayawijaya dilakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora oleh kelompok TPN/OPM. Disamping itu, mereka memutuskan satu jembatan yang menghubungkan Kab. Jayawijaya dan Kab. Tolikara.

9. Proses Ketidakadilan HUKUM terhadap Rakyat dan Bangsa Papua

1). Tanggal 3 Juli 2009, majelis Hakim di Pengadilan Negeri kelas IA Abepura memutuskan 3 (tiga) tahun tahanan untuk sdr. Buctar Tabuni dengan tuduhan melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sah.

2)  Tanggal 10 Juli, Kejaksaan Tinggi Papua mengeluarkan Surat Banding atas putusan Kasus Buctar Tabuni oleh Majelis Hakim. Disamping itu, jaksa juga memperpanjang masa penahanan  Buctar Tabuni sampai 6 Agustus 2009.

3)  Proses hukum Sdr. Seby Sambom yang ditangkap 17 Desember 2008, berkaitan aksi mendukung IPWP (Internasional Parlementari for West Papua) dengan tuduhan makar dan separatis sedang diproses di pengadilan Kelas IA Abepura Jayapura,

4)   Proses hukum terhadap Sdr. Musa MachoTabuni, Diaz Mauberi dan Yance Mote yang ditangkap pada tanggal 3 April mulai diproses di persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Abepura Jayapura. Mereka ditudukan makar dan separatis.

5)  Proses hukum 15 masyarakat yang ditangkap pada 6 April 2009 di Kabupaten Nabire. Proses hukum sedang diproses di pengadilan negeri Kab. Nabire.

6)   Proses hukum bagi mereka yang dijadikan tersangka terkait aksi di Kapeso Kab. Mambramo Raya, Kab. Serui. Kab. Puncak Jaya dan Timika dalam proses pemeriksaan itensif oleh jajayaran kepolisian Daerah Papua (Polda Papua).

7)   Tanggal 14 April 2009, 43 Narapidana LP. Wamena melarikan diri.

8)  Tanggal 10 Juli, sekitar pukul 14.00 WP, tahanan Tahanan Politik Philip Karma dilarikan di rumah sakit Abepura

10. Kecelakaan Pesawat

1). Tanggal 9 April, Pesawat Avia Star jatuh di Gunung Supulawa, Wamena kota. Pilot, copilot dan mekanik meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat tersebut.

2) Tanggal 17 April, 12.00 WP, terjadi kecelakaan pesawat Mimika Air saat dari Illaga menuju Timika. Pesawat menabrak Gunung Gergaji. Semua penumpang bersama pilot meninggal dunia. Nama-nama korban sebagai berikut:

1. Ruben Murib

2. Timina Murib

3. Anak Temina Murib

4. Marthen Jitmau (sekteraris KPUD Puncak Jaya)

5. Melkias Kiwak (Ket. DPC Partai Demokrat)

6. Herman Finanfi (Ket. Panwaslu Kab. Puncak Jaya)

7. Wilem Wajau

8. Lasarus Wonda dan

9. 2 orang pilot salah satunya bernama (Yun W)

1. 3)        Tanggal 11 Mei, Pesawat Hercules Milik TNI AU, Seri A-1302 mengalami kerusakan ban saat mendarat (landing) di Bandar Udara Wamena. Tidak ada korban Jiwa namun beberapa warga termasuk Aui Itlay kena ban Pesawat saat, ban tersebut terlepas dari badan Pesawat.

1. 4)        Tanggal 29 Juni, pesawat Twin Otter Avia Star jatuh saat dari Yahukimo menuju  Wamena. Dalam kecelakaan ini 3 orang masing-masing, pilot, copilot dan mekanik meninggal dunia.

BAGIAN II

PEMETAAN PERKABUPATEN DAN HARAPAN AKAN PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA-JAKARTA

A. PEMETAAN KEKERASAN DI BEBERAPA KABUPEN/KOTA DI TANAH PAPUA

Pada bagian ini kami mencoba analisis konflik kekerasan berdasarkan pemetaan wilayah Kabupaten/kota yang telah terjadi di tanah Papua. Beberapa kabupaten kota yang menjadi perhatian kami diantaranya; Kota dan Kabupaten Jayapura, Kab. Wamena, Kab. Puncak Jaya, Peristiwa Kapeso Kab. Mambramo Raya, Kab. Yapen Serui dan Kab. Timika.

1). Kota dan Kabupaten Jayapura

Peristiwa teror dan tindakan kekerasan yang terus terjadi di Kota dan Kabupaten Jayapura, sebelum, menjelang dan pasca Pemilihan Umum Legislative 2009, merupakan tindakan kelompok yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk menciptakan konflik fertikal dan horizontal dikalangan masyarakat. Masyarakat Pegunungan Tengah Papua secara khusus orang Wamena dituduhkan sebagai pelakunya. Tuduhan tersebut menyata dengan berbagai komentar pihak tertentu secara terbuka maupun tertutup dan juga melalui telepon ataupun SMS yang berkembang di kalangan masyarakat dan juga aparat keamanan. Stikmatisasi orang gunung sebagai pelaku terus mengkristal. Hal ini bagi masyarakat gunung bukan pengalaman baru. Sebab pengalaman masa lalu terus menunjukkan bahwa rakyat Papua secara khusus orang gunung selalu dikambinghitamkan dengan berbagai tuduhan oleh Jakarta, aparat  keamanan dan juga orang Papua sendiri. Peristiwa Abepura berdarah 7 Desember 2000, yang berbutut telah terjadinya pelanggaran HAM terhadap manusia gunung merupakan fakta yang tidak dapat dielakkan. Demikian pula dengan berbagai peristiwa serupa lainnya yang telah mengorbankan rakyat.

Sesuai dengan pengamatan kami dan juga bertolak dari fakta yang terjadi dalam berbagai aksi terror menjelang dan pasca pemilu legislative seperti; penemuan bom di Jembatan Kali Tami Kota Jayapura, pembakaran rektorat Universitas Cendrawasih, kantor KPUD Provinsi Papua, penikaman beberapa warga di perumnas I, II dan III, serta berbagai isu terror penemuan Bom maupun pembakaran beberapa tempat toko/supermarket serta isu penyerangan di Jayapura, pembakaran tengki minyak milik pertamina di Kab. Biak, penikaman terhadadap tukang Ojek di Wamena sesungguhnya sedang dilakukan oleh kelompok terorganisir yang memiliki kemampuan dan keahlian (kelompok terlatih dan militan). Sebab tidak dapat diterima dengan akal sehat bahwa orang Gunung memiliki bom yang ditempatkan di Jembatan Kali Tami, yang berjarak kurang lebih 50 meter dari Pos TNI, penemuan bom rakitan di samping Toko Sumber Makmur Abepura Jayapura serta berbagai kejadian yang terjadi begitu tersistematis dan terorganisir. Oleh karena itu, tuduhan terhadap orang gunung sebagai pelaku dalam berbagai peristiwa yang terjadi sesungguhnya bagian dari pengalihan isu.

Dalam penanganan persoalan di Papua dengan tindakan penyisiran, penggrebekan kantor dewan adat dan penangkapan sewenang-wenang Sekjen AMPTPI Markus Haluk yang dilakukan oleh aparat keamanan prapelaksanaan pemilu legislative terkesan untuk menciptakan konflik fertikal dan horizontal.

Melihat berbagai aksi teror dan kekerasan yang menimpa di kota dan Kabupaten Jayapura sebagaimana diungkapkan di atas mengundang tanggapan dan reaksi yang beragam oleh berbagai pihak. Salah aktivis Hukum dan mantan ketua Kontras Papua, Pieter Ell mengungkapkan bahwa ada Skenario dibalik aksi teror kasus penyerangan Polsekta Abepura dan pembakaran Rektorat Uncen. Sementara  ketua MRP (majelis Rakyat Papua) Agus A. Alua mensinyalir bahwa aksi yang dilakukan bukan oleh kelompok TPN/OPM. Demikian pula dengan tanggapan Wakil Gubernur Prov. Papua. Ia dengan tegas mengatakan bahwa hal menjadi lucu jikalau TPN/OPM di siang bolong melakukan penyerangan atau melakukan aksi di Abe Pantai yang jaraknya tidak jauh dari Kota Abepura.

Lebih jauh dari itu, dalam Media Papua Times Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua, Pdt. Socratez Soyan Yoman,  mengatakan bahwa  “ OPM di Papua adalah OPM yang di bina untuk kepentingan dapat uang, naik pangkat, membangun basis keamanan, datangkan aparat dalam jumlah banyak. Bagian dari operasi Intelijen dan Pengkondisian Wilayah dan pengembangan jaringan komunikasih untuk pemusnahan orang asli Papua.

Adalah hal yang aneh namun nyata bahwa aparat keamanan belum menangkap dan mengungkapkan actor dibalik semua kekerasan di Kota dan Kabupaten Jayapura. Khusus terkait dengan pembakaran Rektorat Universitas Cendrawasih, Polresta Jayapura Kota Aparat keamanan menangkap 2 warga sipil biasa yang bermukim dibelakang Kampus Uncen Baru Waena. Selain itu, 2 orang dijadikan DPO (daftar pencarian orang) target pencarian dengan inisial JT. Namun sesuai dengan pengakuan JT pada kami bahwa sebelum kejadian dirinya sudah ada di Kabupaten Mambramo Tengah sehubungan dengan Tim Sukses salah satu Pemilihan Legislatif di Kabupaten tersebut.

Pun pula saat terjadi pembakaran Kantor KPU Provinsi, salah satu pejabat teras Polda menelpon pada salah satu anggota DPRP Provinsi Papua bahwa sesuai laporan intelijen Polda Papua, mereka melihat Markus Haluk ada di atas Kantor PLTN Jayapura pada pukul 03.00 Subu Waktu Papua. Sedangkan pada waktu yang sama saya lagi istrahat di rumah kontrakan saya di Perumnas I Waena.

Dengan demikian, sesngguhnya semua kekerasan yang terjadi di Jayapura secara khusus dan Papua secara umum merupakan bagian dari rencana negera untuk proyek; penambahan pasukuan, penambahan uang pengamanan, untuk promosi naik pangkat dan jabatan.

1. 2.      Kabupaten Jayawijaya

Kekerasan dan penikaman yang menimpa warga migrant di Wamena sebelum Pemilihan Umum legislative sampai saat ini masih mengundang tanda-tanya dikalangan masyarakat. Sebab actor maupun pelakunya belum diungkapkan secara transparan kepada publik. Beberapa hari yang lalu Polisi telah melakukan penangkapan beberapa warga sipil yang sedang menuju ke kota Wamena dari kampung mereka  masing-masing. Selain mereka, 2 warga sipil ditangkap dan dituduhkan sebagai pelaku penikaman dan kekerasan. Harap di meja hijau majelis Hakim melihat persoalan ini secara bijak dan adil.

Sebab sesuai dengan laporan yang kami terima, sejak Kantor Dewan Adat Balim didirikan secara resmi pada 1 Mei 2008, aparat keamanan selalu melakukan berbagai cara untuk membubarkan dengan mencoba membakar kantor tersebut. Namun upaya dan kerinduan aparat keamanan tersebut sampai dengan saat ini belum membuah hasil. Seperti biasanya, semua aktifitas yang dilakukan oleh Dewan Adat Balim tidak luput dari perhatian aparat keamanan. Mereka selalu memata-matai, menteror dan melakukan berbagai cara tidak berperi kemanusiaan lainnya.

Dalam tradisi perang orang Balim, bila terjadi pembuhan pada lawan/musuh Ap Warek akan dibawa pulang kemudian diserahkan pada honai wim aila (rumah komando perang). Bertolak dari itu, saya sebagai anak adat Balim sudah mengecek pada ketua dan sekretaris Dewan Adat Balim bahwa apakah ada Ap Warek yang sudah di antarkan ke Honai Dewan Adat Wilayah Balim? Pertanyaan saya ditanggapi dengan menyampaikan bahwa karena Dewan Adat Balim tidak pernah merencakan penikaman dan pembunuhan maka kami tidak menerima Ap Warek untuk di simpan di Honai Dewan Adat Balim. Lagi pula Ketua Dewan Adat Balim, tuan Lemok Mabel sendiri masuk caleg DPRP Prov. Papua dari Partai Buru. Dengan demikian penikaman dan pembunhan tukang Ojek merupakan tindakan liar dan provokatif dengan bermaksud untuk menjebak masyarakat Adat Balim.

1. 3.      Kabupaten Nabire

Kekerasan dan teror yang terjadi di Kabupaten Nabire bermula aksi penyerangan oleh Gabungan Aparat Kepolisian dan TNI pada massa rakyat Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), wilayah Nabire.yang saat itu melakukan aksi protes dengan isu boikot pemilu di Lapangan Gizi Kab, Nabire. Sesuai dengan pengamatan kami, pihak eksekutif maupun legislative yang mesti menampung aspirasih masyarakat tidak berperan. Langkah-langkah persuasive dengan bertatap muka juga belum ditempuh oleh pihak-pihak yang berwenang, namun sebaliknya semua proses diserahkan pada aparat keamanan. Kita bisa membayangkan dampaknya  jika semuan proses dalam penanganan aspirasih diserahkan pada aparat keamanan maka yang pasti kekerasan fisik dan korban jiwa sulit terhindarkan dan itu yang terjadi di saat penanganan aspirash masyarakat.

Penembakan, kekerasan yang terjadi di Nabire termasuk penangkapan warga sipil merupakan scenario Negara melalui aparat keamanan dalam melakukan pembungkaman kebebasan menyampaikan pendapat di umum dan mematikan ruang demokrasih dan HAM di tanah Papua. Hal ini menyata dengan penangkapan menyusul terhadap warga sipil dan beberapa aktifis lainnya yang saat ini 15 orang sedang menjalani proses hukum di pengadilan negeri Kabupaten Nabire.

4.Kabupaten Puncak Jaya

Aksi kekerasan dan penembakan di Kabupaten Puncak Jaya untuk pertama kali megemuka pada tahun 2004. Setelah beberapa tahun redah, kemduian kembali terjadi kontak senjata pada akhir 2008. Dampak dari kontak senjata tersebut, banyak yang menjadi korban baik dipihak warga sipil, aparat keamanan (TNI dan Polri) juga dikalangan yang diduga anggota TPN/OPM. Disamping korban jiwa, harta benda milik warga sipil menjadi korban.  Hampir lima tahun konflik kekerasan di Puncak Jaya berlangsung namun belum ada sikap serius dari berbagai pihak khususnya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikannya. Justru yang terjadi di Puncak Jaya setiap kali terjadi kekerasan langkah yang ditempuh pemerintah ialah penambahan pasukan TNI dan POLRI. Aparat keamanan dari berbagai kesatuan sedang melakukan operasih secara intensif oleh kesatuan organik maupun non organik.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, banyak petinggi militer dari berbagai kesatuan berdatangan, antara lain; Danbrif TNI AD yang membawahi 3 Batalyon, salah satu komandan Bays berpangkat Kolonel telah mengunjugi Puncak Jaya. Pada saat yang bersamaan penekanan dan intimidasih terus terjadi dengan penangkapan warga masyarakat. Sedangkan penembakan oleh kelompok tidak dikenal semakin menyata. Sesuai dengan laporan yang kami terima bahwa penembakan di rumah Dinas Bupati Puncak Jaya tidak dilakukan oleh kelompok Goliat Tabuni, namun, dilakukan oleh sesama aparat sendiri. Demikian pula penembakan terhadap beberapa anggota Brimob. Sebab hal yang sulit diterima oleh akal sehat bahwa penembakan terhadap rombongan Komandan Brimob terjadi 50 meter dari Pos TNI. Laporan yang kami terima oleh orang terpercaya bahwa semua proses kekerasan dan kontak sejata yang terjadi di Puncak Jaya, targetnya untuk pembentukan Batolyon di Tingginambut dapat berjalan mulus. Menururt salah satu tokoh tersebut, dalam waktu tidak terlalu lama Batolyon atau sejenisnya akan segera dibangun di Tingginambut, walaupun tidak memenuhi  syarat namun tetap akan dipaksakan.

Hal ini kembali di tegaskan oleh Pdt. Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua menyatakan “terlihat jelas semua kekerasan yang terjadi di Timika, Puncak Jaya, Yapen Waropen dan di seluruh tanah Papua bukan oleh rakyat Papua yang selama ini diberikan stigma OPM…ini semua hanya rekayasa aparat keamanan….semua sandiwara dan rekayasa ini harus dihentikan, ungkapnya.

5. Kabupaten Mambramo Raya

Peristiwa penembakan di Kapeso Kabupaten Mambramo Raya bukan aksi murni kelompok Decky Imbiri yang ditudahkan sebagai anggota TPN/OPM melainkan aksi ini  terjadi ketika masyarakat adat setempat menuntut penyelesaian hak penggunaan tanah mereka. Hal ini diungkap oleh Tokoh Adat yang juga ketua Lembaga Masyarakat Adat Kab. Mambramo Raya Markus Tasti. Menurutnya, polisi belum menyentuh akar persoalan. Munculnya penyanderaan lapangan terbang di Mambramo Raya dipicu atas ketidakpuasan masyarakat adat atas hak ulayat tanah yang tidak diakui pemerintah Kabupaten setempat. Disamping itu, penyanderaan Bandara Kapeso terjadi sebagai aksi protes terhadap eksploitasi kekayaan alam di wilayah kabupaten Mambramo Raya. Oleh karena itu menurut ketua LMA Kab. Mambramo Raya, Polisi jangan dengan mudah mengalihkan persoalan dengan menuduh masyarakat sebagai kelompok TNP/OPM.

Sementara ketua KPU Kab. Mambramo Raya, menyikapi aksi penyanderaan lapangan terbang Kapeso, mengatakan bahwa selain menuntut penyelesaian hak ulayat, ada oknum anggota legislative yang gagal memperoleh kursi meluapkan kekecewaan mereka dengan terlibat dalam pemalangan lapangan terbang Kapeso. Aksi warga sipil yang menuntut hak ulayat tersebut kemudian oleh aparat keamanan dialihkan pada kelompok TPN/OPM yang dipimpin Deky Imbiri. Demikian pula Pdt. Nela Yanseran yang telah dituduhkan sebagai pendukung Separatis sehingga di tangkap dan di tahan di Polda Papua.

6. Kabupaten Yapen-Serui

Penangkapan, pembakaran rumah, teror dan intimidasih yang dialami warga sipil di Kabupaten Yapen tidak terlepas dari tindakan dan aksi aparat dalam melakukan pembungkaman terhadap warga sipil diberbagai kabupaten di Tanah Papua. Aparat keamanan dengan cepat mengalihkan penangkapan warga sipil di Kabupaten tersebut dengan Peristiwa Kabupaten Mabramo Raya. Beberapa pejabat Polda mengatakan bahwa pelaku pemalangan di Bandara Kapeso Kabupaten Mambramo Raya telah menyeberang ke Kabupaten Serui.

Target Negara melalui aparat keamanan sesungguh hendak melumpuhkan kekuatan sipil di Kabupaten tersebut. Sebab berdasarkan beberapa catatan yang ada pada kami, sejak beberapa bulan belakangan ini, aksi-aksi umum oleh rakyat Papua mulai muncul. Mereka menyuarakan kegagalan Otonomi Khusus, pelanggaran HAM dan termasuk Koropsi. Aksi sebagaimana diungkapkan di atas di dorong oleh kaum mudah, salah satu tokoh mudah yang giat menyurakan tindakan kekerasan Negara ialah Wilson Urukwaya (Ketua Pemuda Adat). Wilson Urukwaya, pada akhirnya menjadikan target penangkapan aparat kepolisian resort  Kabupaten Serui.

7.  Kabupaten Timika

Masih ingat dalam ingatan rakyat Papua, peristiwa penembakan pada tahun 2002 yang berbuntut dengan penangkapan warga sipil Pdt. Isak Ondowame Cs, pada tahun 2006. Mereka di tuduh sebagai pelaku penembakan. Setelah pemerintah Indonesia berhasil menangkap warga sipil sebagai balas budi pemerintah Amerika Serikat mencabut embargo senjata pada pemerintah Indonesia. Selain itu mempending kembali pembahasan House Representatif 2601 yang di bahas oleh Kongres AS pada tahun 2005.

Demikian pula, ketika masa rakyat Papua bangkit melawan PT. Freeport pada tahun 2005- 2006, yang berbuntut meninggalnya 5 anggota aparat kepolisian (4 orang anggota Brimob) dan 1 anggota TNI AU, semua yang dituntut rakyat Papua terbungkam oleh karena kamatian aparat keamanan tersebut. Sejak kejadian ini, semua pengamanan areal fital PT. Freeport diambil alih oleh Brimob Polda Papua dengan dibentuk Satgas Amole 1 dan 2. Kematian kelima anggota Brimob ditebus dengan pengalihan pengamanan areal PT. Freeport dari TNI kepada Kepolisian.

Penembakan oleh kelompok Orang Tidak Dikenal (OTK) di Mile 52 pada 11 Juli 2009 pukul 05.00 WP, yang menimpa karyawan PT. Freeport Indonesia bekerja di Departement Expert Munical Construktion, berwarga Negara Australia, Mr. Drew Nicholas Grant (38), bersama Mr. Lucan Jhon Biggs (pengemudi) dan Maju Pandjaitan (rekan kerja Korban) pada saat kendaraan yang ditumpangi korban, mobil Toyota Land Cruiser dengan nomor Lambung 01-2578 bergerak dari Tembagapura menuju Timika. Pada tanggal 12-13 Juli 2009 terjadi penembakan terhadap anggota Brimob (Brigade Mobil) dalam BKO Amole 2. Kondisi di Tanah Amungsa, banyak mendapat perhatian dari berbagai pimpinan Lembaga Negara, LSM, Gereja baik tingkat Nasional maupun Internasional, dari lembaga nasional misalnya. Sesmenkopolhukam bersama pimpinan teratas (teras) dari kepolisian Republik Indonesia maupun dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) mewakili pemerintah pusat telah mengunjungi Tanah Amungsa Timika Papua Barat. Setelah mengunjungi beberapa waktu kemudian, 1000 personil gabungan aparat keamanan (kepolisian RI maupun TNI) organik dan non organik dikerahkan untuk melakukan operasi penyisiran di areal PT. Freeport Indonesia.

Bertolak dari penembakan warga Australia pada tanggal 11 Juli sebagaimana diungkapkan di atas, kita tertantang untk melihat kondisi real yang terjadi PT. Freeport beberapa tahun belakangan ini. Sesuai dengan laporan dan investigasi YAHAMAK (Yayasan Hak Asazi Manusia Anti Kekerasan) dan AMPTPI (Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia) sejek tahun 2004-2009, dapat menemukan beberapa sebab sebagai berikut;

1. Kepentingan pengamanan Aparat Keamanan; antara kepolisian dan pihak TNI masing-masing punya kepentingan dengan penjagaan Objek Fital PT. FI. Pihak TNI belum bisa begitu saja menerima bahwa semua pengamanan Objek Vital PT.FI di serahkan pada kepolisian (Brimob).

2. Pendulang Emas tradisional (Mile 30-74). Semua warga dari berbagai suku bangsa di Indonesia sedang mengail nasib di air keruh yang penuh limbah beracun tersebut. Khususnya pendulangan di Mile 68-74, warga yang melakukan pendulangan diantar oleh Aparat keamanan. Aparat keamanan baik internal PT. FI maupun eksternal menjadikan pendulang tradisional sebagai bisnis tetap. Hasil emas yang di dulang di tukar dengan botol miras, supermi dan berbagai bama lainnya. Mereka yang pernah naik ke tembagapura akan melihat ketatnya pengamanan warga sipil yang memasuki areal PT. FI. Sesuai aturan perusahaan maka selain karyawan PT. FI, aparat kemanan tidak diperbolehkan naik ke tembagapura. Masing-masing Pos penjagaan dengan ketat memeriksa setiap penumpang yang hendak memasuki areal PT.FI. Sekalipun penjagaan serba ketat, namun saat ini lebih dari 5.000 ribu warga dari berbagai suku bangsa sedang melakukan aktifitas pendulangan di mile 68-74. Mereka yang mendulang, membeli makanan dan kebutuhan lainnya dari aparat keamanan.

1. 3.        Persoalan internal PT. Freeport. Perusahaan ini mempunyai berbagai persoalan internal. Lahirnya TONGGOI Papua yang kemudian bangkit menuntut haknya sebagai orang asli Papua merupakan salah satu fakta yang menyata. Disamping itu, kelompok yang selama ini makan dan minum dari perusahaan Titus Narkime, Silas Narkime Cs, saat ini sedang melakukan gugatan terhadap PT. FI.

Dari ketiga sebab di atas sesuai temuan dan telaah kami, dugaan sementara pelaku penembakan mengarah pada kelompok pertama yakni aparat keamanan sebagai pelakunya. Penangkapan, penyisiran, penggerebekan serta penahanan warga sipil di kota Timika secara tidak manusiawi dan diluar prosedur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengalihan perhatian (Propaganda Opini Konflik). Proses ini akan mengulangi kembali dengan penangkapan warga sipil Pdt. Isak Ondowame Cs, pada tahun 2005 terkait dengan peristiwa penembakan di Mile 62-63, Tembagapura Timika pada tahun 2002.

1. B.            AKSI KEKERASAN DI PAPUA DENGAN KEPENTINGAN NEGARA

Bertolak dari uraian aksi kekerasan Negara yang menyata sejak integrasih 1 Mei 1963 secara khusus pra-pasca Pemilu dan Pilpres mulai dari bulan April-Juli 2009 dapat memberikan gambaran pada saya akan beberapa target Negara yang di dorong di tanah Papua. Beberapa target Negara yang saya maksudkan dapat diungkapkan dapat dilihat dibawah ini:

1. 1)        Negara secara sadar dan sitematis sedang melakukan proses pembungkaman ruang demokrasih, HAM dan Hukum bagi rakyat Papua di tanah leluhurnya. Pembungkaman oleh Negara dilakukan dengan nyata dan jelas terlihat melalui aparat keamanan khususnya kepolisian di tanah Papua. Aparat keamanan, atas nama keamanan Negara telah melakukan tindakan teror, intimidasih, pembungkaman, penangkapan, penculikan, penggerebekan, pembakaran, penembakan terhadap rakyat Papua dengan tuduhan mengganggu agenda Negara. Tindakan provokasih, tuding menuding dan teror meningkat tajam sebelum, menjelang dan setelah pemilu dan Pilpres. Wacana yang terbangun di tanah Papua khususnya di Jayapura bahwa semua aksi kekerasan dilakukan oleh mahasiswa (orang) gunung khususnya Wamena sedang di tingkat nasional terbangun wacana bahwa semua tindakan kekerasan dilakukan di tanah Papua ialah kelompok separatis, TPN/OPM. Dengan demikian jalan loginya, jika Orang gunung (wamena) di tuduh melakukan kekerasan, penyerangan dan berbagai tindakan kekerasan menjelang Pimilu dan Pilpres maka orang Wamena (Gunung) adalah separatis TPN/OPM.

Dilihat sisi pembungkaman jelas, Negara telah berhasil membungkam ruang demokrasih, hukum dan HAM di tanah Papua. Dalam kurun waktu yang bersamaan, dalam kepentingan yang sama Negara melalui Majelis Hakim memfonis 3 tahun tahanan untuk Buctar Tabuni.

1. 2)        Pengkondisian wilayah Papua. Apa yang sedang terjadi di tanah Papua hari ini sesungguhnya mengulangi kembali dokumen sangat rahasia; (1).  Departemen Dalam Negeri Direkturat  Jendral (DITJEN) Kesatuan Bangsa (Kesbang) dan Linmas dalam nota Dinas Nomor; 576/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 200 berdasarkan Radiogram Gubernur (Careteker) Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. BB.091/POM/060200 tanggal 2 Juni 200 yang berhubungan dengan tuntutan penentuan nasip sendiri orang asli Papua. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa pelaksana dilapangan ialah Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar negeri, BAKIN. BAIS TNI, BIN, SPAM MABES AD, ASTER-KASTER TNI, ASINTEL MABES POLRI, KOSTRAD DAN KOPASUS. (2). Dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariatan Jendral, Jakarta 27 Mei 2003 dan tanggal 28 Mei 2003 tentang strategi penyelesaian Koflik Berlatar Belakang Separatis di Prov. Papua melalui pendekatan Bidang Politik.

1. 3)        Menghalangi lolosnya Calon Anggota Legislatif di tingkat Kabupaten sampai pusat khususnya caleg yang Masuk dari Dewan Adat Papua, tokoh-tokoh Papua Merdeka maupun kalangan aktifis. Ada kekawatiran yang mendalam oleh Negara bila oknum tertentu dari kalangan/organisasi tertentu lolos dalam pemilihan umum legislative tahun 2009. Nama-nama yang dicurigai telah dicatat oleh intel dari masing-masing institusi. Karena itu tidak heran jika Kabupaten/kota yang menjadi target khususnya Jayapura, Wamena, Serui dan beberapa daerah lainnya terjadi konflik sehingga masyarakat gunung secara khusus dan Papua pada umumnya tidak memberikan hak suara. Dan itu menyata, tokoh-tokoh yang menjadi target tidak masuk dalam kursi legislative 2009-2014.

1. 4)        Target negera lainnya khususnya aparat keamanan ialah kesempatan untuk mendroping Pasukan secara besar-besaran ke Daerah Papua. Target ini terbukti dimana ketika terjadi penyerangan di Polsek Abepura pada tanggal 8 April, beberapa hari kemudian Pendropan Pasukan Brimob dari Kelapa II Jakarta Pusat. Selajutnya pasukan tersebut di kirim Kapeso Kab. Mambramo Raya. Demikian pula dengan kejadian di Timika, begitu warga Australia tertembak pada tanggal 11 Juli, belum lama kemudian pasukan dikirim secara besar-besaran yang sampai dengan saat ini berjumlah 1000 personil gabungan TNI maupun POLRI.

1. 5)        Pencairan dana sangat besar di Papua dari berbagai sumber mulai Dana APBN, APBD, Otonomi Khusus, Royalti PT. Freeport dan Bantuan lainnya termasuk dari 5 wadah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang ada di Papua. Supaya aparat keamanan juga bisa mendapatkan jatah maka berbagai isu dan konflik di Papua terus dipelihara dan dimainkan oleh aparat keamanan.

1. 6)        Kepetingan ekonomi dengan mengesploitasih kekayaan Alam Papua secara besar-besaran. Jelas keberadaan bangsa Indonesia di tanah Papua mesti menggenapi pernyataan Brigadir Jendral TNI Alli Murtopo, “… Kami tidak butuh Manusia Papua, tetapi yang kami butuhkan Kekayaan Alam Papua….”

1. 7)        Dari semua yang disebutkan di atas, target Negara jangka Panjang ialah proses pemusnahan Etnis Melanesia di tanah Papua Barat supaya Jakarta menguasai Tanah Papua dengan leluasa.

1. C.      KEPEMIMPINAN SBY PERIODE II DAN MASA DEPAN BANGSA PAPUA

Terpilihnya pasangan SBY-Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2012, sebagian besar rakyat Papua sedang menaruh harapan penuh akan penyelesaian konflik Jakarta Papua melalui dialog yang bermatabat. Harapan rakyat Papua tersebut menyata dengan kemenangan SBY-Boediono menang lebih dari 70 % di tanah Papua. Pada periode ini ada peningkapan yang yang lalu  SBY memperoleh hanya 60 % suara. Pada periode yang lalu, rakyat juga banyak menaruh harapan akan penyelesaian konflik Jakarta Papua melalui dialog. Namun apa kebijakan SBY-JK masa kepemimpinan 2004-2009 terkait penyelesaian konflik Jakarta Papua? Sesuai dengan pengamatan saya selama ini, maka  tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan yang dilakukan SBY pada periode lalu.

Namun sebaliknya, jika kita melihat lebih kritis sesungguhnya banyak kebijakan yang dilakukan oleh SBY pada periode lalu, mengantar rakyat Papua pada jurang kematian. Saya menyebutkan beberapa kebijakan yang sangat menjolok:

1. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebagai kado natal SBY mengantar PP. No. 54 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP). Semula rakyat Papua banyak menaruh harapan akan peran lembaga ini, namun setelah dilakukan kajian yang mendalam tentang fungsi dan peranannya ternyata isinya kosong alias gigi ompong. Hal ini menyata dimana setelah lembaga ini terbentuk semua keputusan terkait keberpihakan, perlindungan dan penyelamatan orang Papua satu pun tidak diindahkan oleh Jakarta. Beberapa keputusan MRP yang patut disebutkan diantaranya;

ϖ Hasil Konsultasih Publik tentang Provinsi Irian Jaya Barat pada November 2005, saat itu rakyat Papua di daerah tersebut dengan bulat menyatakan menolak Prov IJB. Atas keputusan lembaga MRP, Jakarta tidak menanggapinnya namun sebaliknya Jakarta melalui Depdagri menunjuk KPU Pusat untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur pada 11 Maret 2006.

ϖ Keputusan mengenai Penambangan Operasih PT. Freeport. Lembaga ini dengan tegas mengatakan ditutup sementara Operasih penambangan PT. Freeport serta dilakukan dialog segi tiga Jakarta, Papua dan pemilik Freeport di AS.

ϖ Keputusan MRP tentang Bendera Bintang Kejora dan Buruk Mambruk sebagai lambang daerah, yang disomasih oleh Pandang XVII Trikora.

ϖ Perwakilan 11 kursi untuk orang asli Papua sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Otonomi Khusus, MRP telah memperjuangkannya dengan berbagai daya upaya namun KPU Pusat tidak mengakomodirnya.

1. 5)        Telah terjadinya pemekaran Kabupaten secara besar-besaran. Sebelum kepemimpinan SBY, secara hukum seluruh Papua ada dalam satu Provinsi dan tidak lebih dari 20-an Kabupaten/kota namun setelah kepemimpinan SBY di tanah Papua saat ini terdapat 2 Provinsi dan 40 Kabupaten/kota. Kedepan peluang masih terbuka lagi untuk dilakukannya berbagai pemekaran Provinsi dan Kabupaten.
2. 6)        Mengeluarkan berbagai kebijakan Hukum yang saling bertolak belakang dengan semangat pelaksanaan Otonomi Khusus, seperti di keluarkannya PP. No. 77 tentang pelarangan Atribut dan symbol-simbol daerah, dikeluarkannya PP. No. 01 tentang dilakukannya revisi UU No. 21 tentang Otonomi Khusus.
3. 7)        Telah terjadi pengembangan Infrastruktur Militer secara besar-besaran, dari 3 menjadi 6 Batolyon, penambahan Korem, Lanud, Lantamal, Kodim, Polres dan berbagai perangkat lainnya.
4. 8)        Selama kepemimpinan SBY, pula angka HIV/AIDS di tanah Papua terus dari waktu ke waktu terus meningkat tajam.
5. 9)        Akses media internasional dan kunjungan anggota senator dan Kongres, peneliti dan diplomat masih dibatasi.
6. 10)        Ruang demokrasih, Hukum dan HAM bagi rakyat Papua Barat amat dibatasi. Banyak tokoh ditangkap dan telah dipenjarakan saat kemerdekaan  menyampaikan pendapat di muka umum.
7. 11)        Aksi-aski penembakan dan korban kekerasan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
8. 12)        Ruang dialog antara rakyat Papua dengan Jakarta tidak pernah terbuka, sekalipun dalam beberapa kesempatan Presiden menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan Papua melalui dialog yang damai. Namun yang terjadi selama ini ialah monolok (dialog antar pemerintah) dimana pemerintah pusat turun ketemu pemerintah daerah atau sebaliknya rombongan pemerintah daerah ketemu dengan Jakarta.

Bertolak dari pengalaman sebagaimana diungkapkan di atas maka kepemimpinan SBY periode kedua solusi penyelasaian konflik Jakarta Papua masih belum jelas. Dalam penyampaian visi, misi serta selama kampanya terbuka maupun tertutup pun SBY tidak menyinggung sedikitpun penyelesaian soal konflik Jakarta Papua.  Dengan demikian jaminan masa depan bangsa rakyat Papua dengan memberikan dukungan suara 70 % kepada SBY untuk melanjutkan periode kedua tetap menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sekalipun pengalaman periode lalu seperti itu namun rakyat Papua tetap mempunyai harapan akan penyelesaian konflik kekerasan Jakarta Papua. Harapan kita ialah penyelesaian konflik kekerasan Papua-Jakarta dengan adanya dialog yang terbuka dan bermartabat antara Jakarta dan Papua yang mediasi Negara ketiga yang netral.

BAGIAN III.  PENUTUP

Akhir laporan ini saya hendak menyampaikan bahwa beberapa penegasan kembali:

1. 1.        Kekerasan Negara terhadap masyarakat sipil selama 4 bulan menjelang, pasca Pemilu Legislative dan Pilpres telah meningkat secara drastis. Kekerasan tersebut terjadi disebabkan (1), sebagai bagian dari proses secara sadar dan tersistematis oleh Negara melalui aparat keamanan untuk membungkam ruang kebebasan, demokrasih, HAM dan Hukum. (2), Sebagai reaksi  atas apa yang dilakukan oleh kelompok tertentu baik kelompok rakyat sipil atau rakyat sipil biasa yang telah disusupi dan oleh kelompok TPN/OPM.
2. 2.        Aparat keamanan menilai semua kekerasan yang terjadi selama 4 bulan dilakukan oleh kelompok TPN/OPM kecuali penembakan di Timika sehingga ditangani secara berlebihan tanpa dibangun langkah-langkah dialogis untuk mendudukkan persoalan secana benar. Berbagai opini melalui media cetak dan elektonik dibangun untuk mendukung kebijakan Negara.
3. 3.        Penangkapan sewenang-wenang, penggerebekan rumah warga, penembakan secara tidak manusiawi terhadap warga sipil oleh aparat keamanan sangat meningkat. Terkesan Negara ini, bukan Negara hukum. Hukum tunduk pada kekuasaan dan rakyat atas nama hukum dijerat secara keji.
4. 4.        Ketika terjadi konflik kekerasan terjadi di tanah Papua, dikalangan masyarakat sipil tidak ada pemimpin politik yang berbicara secara tegas menanggapi kekerasan yang terjadi ini, selain kalangan pimpinan/koalisi LSM dan Pimpinan Gereja yang selalu menanggapinya.
5. 5.        Kondisi rakyat Papua saat ini, dalam suanan jenuh, muak, emosi, jengkel dan marah atas berbagai peristiwa yang terjadi di tanah Papua karena itu ke depan mereka akan bangkit melawannya dengan cara-cara terhormat dan bermartabat. Harapan kita negara tidak menggunakan Aparat kemanan untuk membungkamnya lagi.

Demikian penegasan ini dapat kami sampaikan. Semoga Sang Khalik yang Empunya Kasih mencurahkan Rahmat-Nya pada Kita semua untuk Membaca tanda-tanda Jaman yang sedang menyata di tanah Papua.