Demikian disampaikan koordinator organisasi Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) di Jayapura, Peneas Lokbere saat menggelar jumpa pers dengan wartawan dalam rangka memperingati tragedi Biak berdarah, 6 Juli 1998, di kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua di Abepura, Jumat (6/7).     

Dari siaran pers yang diterima tabloidjubi.com, empat belas tahun silam tepatnya, 6 Juli 1998, sebuah tragedi kemanusiaan telah mengukir luka dihati orang Papua yang tinggal di Biak. Tragedi itu terjadi saat masyarakat sipil setempat yang berjumlah kurang lebih 500 -1.000 orang melakukan aksi damai dan mengibarkan bendera bintang fajar di sebuah menara air setinggi 35 meter, dekat pelabuhan laut kota Biak.  

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas kekerasan, ketidakadilan dan perampasan kekayaan alam di Papua. Namun dinilai sebagai tindakan separatis, sehingga ratusan demonstran tak bersenjata itu, dikepung dan ditembaki secara brutal oleh aparat gabungan TNI/Polri. Akibat dari penembakan dan kekerasan itu, 230 orang jadi korban. Dari 230 korban itu, 8 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 4 orang luka berat dan dievakuasi ke makasar, 33 orang ditahan secara sewenang-wenang, 150 orang disiksa. Selanjutnya, 32 mayat misterius ditemukan. Terakhir, puluhan perempuan diperkosa dan dianiaya.  

Saat itu, ada sebagian korban yang diangkut dengan truk-truk brimob dan sebuah mobil container ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit (RS) angkatan laut setempat untuk mendapat perawatan dan pelayanan kesehatan dari medis. Sebagian korban yang diangkut ke RS angkatan laut, 6 orang diantaranya tewas ketika masih dalam perjalanan. Namun, sampai saat ini jenasah mereka tak ditemukan.

Catatan lain dalam rilis itu tertera, aparat juga melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap warga sipil di kelurahan Pnas, kelurahan Waupnor dan kelurahan Saramom, kecamatan Biak Kota. Kala itu, mereka (warga sipil) ditangkap secara sewenang-wenang, digiring ke pelabuhan laut Biak lalu dianiaya dan disiksa. Berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya juga dilakukan aparat kepada mereka ketika itu.  

Beberapa waktu setelah pengejaran, penyisiran dan penangkapan, ditemukan puluhan mayat dengan kondisi yang tidak utuh dan terpotong-potong disepanjang bibir pantai Biak. Ironisnya, tanpa penyidikan dan penyelidikan, aparat menyatakan mayat-mayat tersebut adalah korban bencana Tsunami di Aitaipe, Papua New Nuginea yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1998. Padahal tubuh mayat-mayat itu dibungkusi dengan pakaian pramuka dan kostum Golkar.

“Ada banyak keluarga korban yang mengaku bahwa keluargannya telah hilang dan sampai saat ini keberadaannya belum diketahui,” kata Peneas Lokbere. Menurut Peneas, dalam proses pencarian yang dilakukan oleh keluarga, mereka menemukan banyak pusara tanpa nama. Demikian juga ada banyak nama-nama yang hilang belum ditemukan pusaranya.

Peneas menambahkan, tindakan TNI/Polri sejak dulu sampai saat ini terhadap rakyat sipil di wilayah paling timur ini dalam semua peristiwab tidak berubah. Pola-pola yang digunakan masih tetap sama. Stigma separatis dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) masih dialamatkan kepada orang Papua. (Jubi/Abubar)