| Sejumlah Persoalan Papua Terungkap |
 |
 |
 |
| Written by bintang papua |
| Monday, 18 June 2012 18:08 |
Menkopolhukam : Ciptakan Rasa Aman Bukan Hanya Tanggung Jawab TNI/PolriJAYAPURA - Terkait serangkaian aksi kekerasan dan penembakan misterius yang akhr-akhir in merebak, Menteri Politik Hukum Keamanan keamanan beserta Kapolri, Panglima TNI dan Ka BIN mengunjungi Papua Senin 18 Juni . Rombongan menteri itu kemudian langsung mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat, agama dan paguyuban di Hotel Swisbel Jayapura. Dalam pertemuan konstruktif itu, sejumlah persoalan yang ada di Papua terungkap. Hal itu ditandaskan Menkopolhukam Joko Suyanto kepada wartawan usai pertemuan.
Menkopolhukam, Djoko Suyanto,Penjabat Gubernur, Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan beberapa petinggi lainnya saat pertemuan di salah satu hotel di Kota Jayapura tadi malam,Senin (18/6). ‘’Pertemuan dengan masyarakat tadi cukup konstruktif, sejumlah masalah yang timbul di Papua dapat terungkap, yang intinya membangun Papua memang harus dengan pendekatan damai. Tapi menciptakan rasa aman dan damai itu bukan semata hanya tanggung jawab TNI/Polri namun juga masyarakat,’’ucapnya Joko. Ia melanjutkan, tidak bisa disangkal luas Papua juga menjadi salah\ satu kendala dalam menciptakan situasi aman. ‘’Secara umum luas Papua 3 kali pulau Jawa tentu ini juga menjadi satu tantangan dalam memberikan jaminan rasa aman. Tapi yang terpenting peristiwa Wamena dan Waena tidak terulang lagi,’’ucapnya. Menurut Menkopolhukam dalampertemuan itu juga terungkap, bahwa otonomi khusus yang sudah berlangsung selama 11 tahun, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. ‘’Dari hasil diskusi ada kekecewaan masyarakat atas pelaksanaan otonmi khusus, dimana, mereka belum tersentuh pembangunan. Padahal pemerintah sudah banyak memberikan atensi yang lebih kepada Papua sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Papua,’’jelasnya. Lebih lanjut ditandaskannya, kebijakan di semua aspek terhadap orang asli Papua juga memang harus menjadi perhatian bukan saja hanya pemerintah tapi juga elemen lain seperti pihak swasta. ‘’ Di dalam Inpres no 5 tahun 2007, sangat jelas harus memberikan kesempatan yang luas bagi orang asli Papua, disemua sektor baik itu dipemerintahan, swasta seperti perhotelan, bank dan sebagainya, inilah kedepan yang harus diimplementasikan secara benar,’’pungkasnya. Jadi sambungnya, peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan otsu itu secara nyata harus lebih intens, sebab kewenangan yang sangat besar memang mereka miliki. ‘’Harusnya pemerintah daerah mampu memndistribusikan pembangunan dengan baik sehingga benar-benar menyentuh masyarakat,’’paparnya. Menkopolhukam mengatakan, terkait sejumlah masukan tersebut, Pemerintah Pusat tak mampu berjanji akan mampu mengubahnya dengan mudah. ‘’ Pemerintah tidak berani berjanji, bisa mengubahnya dengan drastic, tapi yang pasti segala masukan ini akan dikaji untuk mencari solusi yang paling terbaik,’’tandasnya. Terkait serangkaian aksi penembakan, Menkopolhukam menyatakan, hingga kini belum mnegetahui motifnya secara pasti. ‘’Polisi kan masih melakukan penyelidikan dan penyidikan,, jadi belum bisa disimpulkan apakah ada kaitannya dengan politik atau tidak,’’tegasnya. Ditanya tudingan Ka BIN bahwa serangkaian aksi penembakan misterius itu dilakukan kelompok separatis OPM, Menkopolhukam berkelit itu baru sebatas analisa. ‘’ Itu kan masih analisa, bisa saja pelakunya kelompok separatis,’’elaknya. Mengenai keinginan untuk menggelar dialog Papua-Jakarta, Menko juga menyatakan, bahwa pertemuan dengan tokoh masyarakat dan agama serta sejumlah elemen sudah merupakan dialog. ‘’Ini juga kan dialog, bahkan sangat konstruktif. Mungkin suatu saat nanti, juga akan mengundang kelompok yang kini masih bergerliya di hutan,’’pungkasnya. Sebagaimana diketahui, sejumlah pejabat tinggi negara mengadakan kunjungan ke Papua Senin (18/06), pasca terjadinya sejumlah kasus penembakan dan kekerasan di wilayah Jayapura-Papua. Beberapa pejabat tinggi negara tersebut diantaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam), Djoko Suyanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala BIN Letnan Jenderal TNI Marciano Norman dan beberapa pejabat tinggi lainya. Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, rombongan tiba di Bandara Sentani pukul 15.40 WIT dengan menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737 seri 400. Namun disayangkan, wartawan lokal yang sengaja hadir untuk meliput kedatangan rombongan Menkopolhukam tidak diijinkan melakukan wawancara, bahkan masuk ke VIP Room Bandara Sentani tak dibolehkan. Padahal, sejumlah wartawan dari Jakarta yang ikut dalam rombongan diperbolehkan meliput hingga wawancara sampai rombongan Menkopolhukam berangkat menuju kota Jayapura. |