“Presiden baru bangun tidur ka? Jadi, baru kumpul beberapa penguasanya dan rapatkan untuk bicara soal keamanan di Papua. Menurut saya presiden sudah terlambat,” kata pastor Jhon saat dikonfirmasi tabloidjubi.com melalui telepon selulernya, Rabu (13/6) pagi. Menurutnya, SBY dikatakan terlambat membahas masalah Papua. Karena, sudah dua periode  SBY memimpin Indonesia namun tak pernah serius menyelesaikan masalah yang melilit bumi cenderawasih.

“SBY sudah dua periode dalam massa kepemimpinannya. Tetapi, tidak ada tindakan tegas untuk melindungi Papua,” kata pastor Jhon lagi. Lanjut dia, sudah 50 tahun lamanya orang Papua berteriak tentang kekerasan yang dialami. Ada segudang kekerasan yang mendera warga pribumi sepanjang lima puluh tahun itu, bukan saja peristiwa penembakan misterius (Petrus) yang marak terjadi belakangan ini.

Pastor Jhon mengatakan, masyarakat kampung juga sudah berulang kali berteriak dan menanyakan presiden tentang penderitaan yang dialami. Namun, tak pernah ada tindakan. “Masyarakat kampung juga sudah lama berteriak tanya mana presiden. Tapi, sampai hari ini tdak ada tindakan untuk mereka,” ujarnya.

Kasus-kasus yang sudah lama dialami masyarakat Papua, diantaranya, intimidasi, diskriminasi, teror, pembunuhan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). “Kasus-kasus ini sudah lama menimpa orang Papua. Tapi, presiden SBY hanya nonton saja,” ujarnya. Bagi dia, tindakan pemanggilan beberapa pejabat tinggi negara oleh SBY untuk membicarakan kondisi keamanan Papua saat ini sudah terlambat.

Berangkat dari sejumlah peristiwa yang masih melilit bumi Papua, saat ini warga Papua membutuhkan seorang Presiden yang turun langsung ke lapangan. “Kita sudah tau sikap pemerintah pusat. Mereka acuh tak acuh tentang Papua,” ungkapnya. Dia menambahkan, pembantu presiden yang sudah dirapatkan, diharapkan menjalankan instruksi yang dikeluarkan Presiden dengan baik. “Saya berharap, instruksi yang dikeluarkan Presiden, dijalankan dengan baik. Jangan instruksi itu mengorbankan rakyat lagi,” tegasnya.

Sebelumnya dikabarkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan rapat terbatas (Ratas) dengan para menteri bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) di kantor Presiden Jakarta, Senin (11/6). "Agenda rapat terbatas sore  ini adalah bidang hukum keamanan dan HAM adalah berkaitan dengan pemeliharaan keamanan di Papua. Atau lengkapnya upaya untuk menegakkan hukum dan keamanan di provinsi itu," kata SBY dalam pengantar sebelum dimulai rapat di kantor Presiden Jakarta kepada Tribun.news, Senin (11/6).

Hadir dalam petermuan itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Laksamanan Agus Suhartono, Kepala BIN Letjen Marciano Norman, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan beberapa menteri lainnya. Presiden mengakui akhir-akhir  ini terjadi sejumlah aksi kekerasan, ataupun sebutlah serangan-serangan  yang secara beruntun dilaksanakan oleh kaum separatis bersenjata.

"Bagi kaum separatis bersenjata yang melakukan pelanggaran hukum dan kekerasan apalagi yang mengakibatkan korban jiwa itu aksi mereka juga tidak bisa dibiarkan. Karena saya meyakini itu tidak termasuk freedom of speech, berbeda sekali yang namanya freedom of speech dari sebuah negara. Bukan, itu melanggar hukum," kata SBY. (Jubi/Musa)