JAYAPURA—Meski  Kepala Kesbangpol Provinsi  Papua Drs. W. Turnib MM  mensinyalir   terdapat 6  Ormas  di  Provinsi  Papua yang belum  mendaftarkan keberadaannya,  termasuk    Dewan  Adat   Papua (DAP)   dan Komite Nasional  Papua Barat  (KNPB), namun  hal  ini  ditolak   Juru  Bicara KNPB, Mako Tabuni.

Ia  menjelaskan,  KNPB  adalah  media rakyat  bangsa  Papua Barat mempunya hak untuk mendirikan suatu  Ormas    tanpa perlu  melibatkan pemerintah  Indonesia. Karena itu,  kata  dia, pihaknya   secara tegas   menolak  himbauan Pemerintah Provinsi  Papua agar   KNPB  segera mendaftarkan keberadaannya  sebagai  Ormas. Tapi KNPB hanya   ingin mendaftarkan identitasnya  kepada  rakyat  bangsa  Papua.   
“Bila rakyat bangsa   Papua mendesak agar KNPB    mendaftar kepada  pemerintah, maka   kami akan turuti. Tapi  selama rakyat bangsa  Papua  tak  mendesak kami mendaftar kami  tak perlu mendaftar,” tuturnya saat dikonfirmasi  Bintang  Papua usai Dialog  Interaktif  Papua dan Permasalahannya  yang digelar Aliansi Jurnalisme Independen (AJI) Kota  Jayapura  di Hotel Aston Jayapura,  Kamis (24/11).  Dikatakan,  rakyat Papua Barat  memiliki   legitimasi tertinggi  untuk  bisa membubarkan atau  tetap KNPB ada  hanyalah   rakyat Papua Barat.
Sebagaimana  diberitakan sebelumnya,  berdasarkan UU No 8 Tahun 1985 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan bahwa  pemerintah wajib melakukan pembinaan,  terutama bidang administrasi, maka  setiap  Ormas, LSM, Yayasan dan  Parpol  diwajibkan  memberitahukan  identitasnya     kepada pemerintah   daerah   untuk  tingkat  provinsi,  pemerintah kabupaten  untuk tingkat kabupaten dan di tingkat nasional  di Kementerian Dalam  Negeri.(mdc/don/l03)