|
KNPB Himbau Tidak Kibarkan Bendera
Memperingati HUT Kemerdekaan West Papua 1 Desember 2011, Komite Nasional Papua Barat [KNPB] yang selama ini terus memediasi rakyat Papua Barat untuk tidak terhasut dengan seruan yang dibuat oleh sekelompok pendiri negara Federal yang bertujuan untuk mengorbankan rakyat sipil.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara Internasional untuk KNPB, Victor Yeimo. Menurutnya, cita-cita pembebasan nasional Papua Barat tidak akan tercapai dengan sekedar melakukan deklarasi umumkan pemerintahan baru atau kibar bendera. Karenanya, lanjut Victor, ia berharap rakyat Papua Barat agar tetap tenang dan tidak menjadikan 1 Desember sebagai momen simbolisme gerakan.
"Karena perjuangan yang sesungguhnya adalah rakyat harus sadar dan memperkuat struktur perlawanan yang kini diporak-porandakan oleh penguasa kolonial dan kapitalis. Kalau orang Papua mau merdeka harus memperkuat perangkat-perangkat perjuangan yang dibutuhkan, sehingga cita-cita membentuk sebuah negara bukan sekedar ilusi dan simbolis, tapi suatu keniscayaan yang dilahirkan dari kesiapan kekuatan dalam pembentukan negara Papua Barat", tegasnya.
Menurutnya, KNPB melalui pengurusnya telah membaca adanya sinyalemen represi yang kemungkinan menyebabkan korban rakyat sipil. "Darah rakyat Papua Barat jangan dijadikan nilai jual dalam perjuangan untuk mencapai dialog atau negara federal", lanjut Victor.
Pengurus KNPB telah mengambil kesepakatan untuk tidak memediasi rakyat dalam kondisi ini, namun KNPB menghimbau rakyat untuk tetap memperingati hari kemerdekaanya dengan meliburkan diri dari aktivitas kerja dan merefleksi diri dan nasip bangsa Papua Barat serta perjuangannya, agar kedepan mampu menempatkan diri dalam perjuangan menuju pembebasan nasional Papua Barat.
Selain itu didirikannya negara federal Papua Barat oleh sekolompok rakyat pada tanggal 19 November lalu, menurut Victor Yeimo hal itu bagian dari ekspresi satu dua faksi perjuangan dan tetap dihargai. Namun, menurut Victor, tidak ada mekanisme demokratis dari rakyat 300 suku lebih yang ada diatas bumi cenderasih ini, faksi induk seperti OPM dan sayap militernya pun tidak terlibat dalam pembentukan negara yang disebut sebagai negara federal.
"Semua orang melihat sendiri bahwa keputusan itu tidak dilahirkan dalam proses demokratis, karena tidak ada metode demokratis yang diterapkan. Bahkan kami dari awal tidak sepakat dengan rencana itu karena para penggagas kongres III tidak mengkonsolidasikan rakyat ataupun kelompok-kelompok garis geras seperti TPN.OPM maupun diplomasi dengan baik untuk bersama-sama sepakat ambil keputusan untuk membentuk model negara yang disebut sebagai negara Federasi Papua Barat", tegas Victor.
KNPB sebagai media rakyat, sesuai programnya terus melakukan penguatan struktur perwakilan perjuangan dari seluruh basis rakyat Papua Barat yang ada untuk membentuk Dewan-Dewan perjuangan sebagai alat perjuangan yang memegang fungsi mandat perjuangan. Dewan-Dewan itulah yang akan berfungsi dalam melahirkan model-model perjuangan serta cita-cita pembentukan negara Papua Barat nantinya.
Sehingga pengurus KNPB terus menyampaikan kepada rakyat Papua agar mengerti tahapan strategis dalam mencapai kemerdekaan Papua Barat yang benar-benar terlepas dari kungkungan neokolonialisme Indonesia, neoliberalisme dan militerisme di Papua Barat.
Memperingati HUT Kemerdekaan West Papua 1 Desember 2011, Komite Nasional Papua Barat [KNPB] yang selama ini terus memediasi rakyat Papua Barat menyerukan untuk tidak terhasut dengan seruan yang dibuat oleh sekelompok pendiri negara Federal yang bertujuan untuk mengorbankan rakyat sipil.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara Internasional untuk KNPB, Victor Yeimo. Menurutnya, cita-cita pembebasan nasional Papua Barat tidak akan tercapai dengan sekedar melakukan deklarasi umumkan pemerintahan baru atau kibar bendera. Karenanya, lanjut Victor, ia berharap rakyat Papua Barat agar tetap tenang dan tidak menjadikan 1 Desember sebagai momen simbolisme gerakan.
|
