SENTANI—Dewan Adat Papua (DAP) sebagai salah satu organisasi masyarakat Adat Papua yang paling frontal dengan kebijakan Pemerintah Indoensia, karena dianggap sering merugikan dan melecehkan hak-hak dasar ‘bangsa Papua’, menilai selama empat tahun terakhir ini, Pemerintah Indonesia telah mereduksi hasil Deklarasi PBB yang disepekati pada sidang Dewan HAM PBB tentang bangsa pribumi Juni 2006 silam, dan kesepakatan pada dokumen sidang umum PBB di New York 13 september 2007 yang isinya juga terkait hak-`hak dasar bangsa pribumi.

Dalam implementasi kesepakatan yang juga turut ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia itu dinilai tidak sejalan dengan kenyataan yang ada khususnya di Papua.
Hal tersebut seperti ditegaskan Ketua DAP Forkorus Yaboisembut S.Pd pada pidatonya dalam perayaan Hari Internasional bangsa Pribumi Sedunia, yang diperingati masyarakat Papua di kediaman Ketua DAP di Kampung Sabron Distrik Sentani Barat Senin (9/8) kemarin.
Menurutnya, secara sadar Pemerinta RI telah, sedang, dan akan mereduksi setiap butir dari deklarasi PBB dengan menggunakan power untuk menghancurkan identitas otoritas dan hak-hak masyarakat adat Papua, yang akan berdampak pada terancamnya hak hidup orang Papua.

UU NOmor 21 tentang Otsus adalah salah satu trick Pemerintah RI yang menurut Forkorus merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk memaksa orang Papua menggadaikan hak hidupnya, seperti yang telah dilakukan Pemerintah pada 16 Agsutus 1969 silam yang juga pada saat itu menjanjikan otonomi daerah yang luas bagi orang Papua, namun pada dasarnya hal itu merupakan upaya, pemaksaan agar orang Papua menggadaikan hak-hak hidupnya.
Menurut Forkorus, bukti lain adalah tanah Papua bukan saja merupakan surga bagi para pengeksplotasi sumber Daya Alam Papua tetapi juga merupaka surga dari para pencari kerja yang datang dari luar Papua meski mereka tidak memiliki skill sekalipun, akibatnya populasi orang Papua semakin terancam kepada kepunahan.  Bahkan menurut Forkorus dari sebuah tulisan oleh Dr Jim Elmslie pada acara Indonesia Solidarity and the west Paper project Agustus 2007 lalu di Sidney memprediksikan pada 2030 nanti penduduk Papua hanya 15,2 persen dari total penduduk Papua yakni 15,6 Juta jiwa.
Belum lagi upaya-upaya creeping genocide (pemusnahan etnis secara perlahan-lahan) yang terus dilakukan secara dingin oleh Pemerintah RI terhadap rakyat Papua. “Sadar atau tidak saat ini Pemerintah RI terus melakukan reduksi kesepakatan deklarasi PBB tentang masyarakat pribumi, yang mengarahkan bangsa Papua sebagai salah satu bangsa pribumi di dunia yang menuju kepada sebuah pemusnahan,” jelas Forkorus.
Dan untuk membuat tameng upaya reduksi deklarasi PBB itu menurut Forkorus Pemerintah Indonesia tidak mengakui eksistensi DAP pada tataran implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan eksistensi DAP dan perjuangan masyarakat Papua dilihat dalam perspektif politik sehingga dengan mudah memunculkan justivikasi yang mengarah pada aktivitas separatis dan maker.
Padahal sesungguhnya bangsa Papua itu minta agar hak-hak dasarnya sebagai bangsa pribumi (terlepas dari bangsa Indonesia red) itu tidak diintervensi oleh Pemerintah Indonesia. Namun yang terjadi orang Papua malah ditangkap, dipenjarakan bahkan dibunuh  ketika menuntut hak-hak dasarnya sebagai masyarakat pribumi. Disinilah tumbuh doktrin baru bagi bangsa Papua bahwa hak-hak dasarnya itu ternyata dibunuh dengan berbagai upaya strategis oleh Pemerintah Indonesia.
Sehingga tidak salah jika ada kelompok lain masyarakat Papua yang terus berteriak untuk memisahkan diri dari bangsa Indonesia karena terus dibunuh secara bergerilya oleh pemerintah Indoensia, ketika mereka menuntut hak-hak dasarnya sebagai masyarakat pribumi.
Pernyataan Forkorus ini langsung mendapat dukungan penuh dari sejumlah pimpinan dewan adat daerah dan puluhan masyarakat Papua yang hadir dalam peringatan Hari Internasional bangsa pribumi sedunia kemarin. Dukungan tersebut datangnya dari President Ekeskutif West Papua National Otority (WPNO) Edison, dan stafnya Dominggus Rumbekwan, Dewan Adat Boven Digul, Thomas Kondam, Dewan Adat Baliem Ishak Heselo, Dewan Adat Waropen Gio Julianus G, dan Dewan Adat Kep Yapen Benny Kamareya. (jim)