| Ada yang Inginkan Papua Tak Aman |
 |
 |
 |
| Written by Bintan Papua |
| Monday, 13 February 2012 21:40 |
|
Imparsial,, Terkait Maraknya Aksi Penembakan Oleh OTK
JAYAPURA - Teror berupa penembakan-penembakan yang dilakukan oleh kelompok tak dikenal terus menerus memanaskan situasi Papua, khususnya Timika, sejak Juli 2009. Pemerhati HAM Imparsial menilai sejumlah kekerasan di Papua sarat dengan motif politik. “Kami menilai aksi kekerasan di Papua tidak terjadi pada ruang yang kosong. Aksi tersebut sarat dengan motif politik, yang menginginkan Papua pada kondisi tidak aman, sehingga terus menempatkan Papua sebagai daerah rawan konflik,”ujar Poengki Indarti Direktur Imparsial melalui surat elektroniknya, Kamis 9 Februari. Lanjutnya, Penting diingat, aksi kekerasan di Timika bukanlah yang pertama terjadi. Sebelum Pilpres dan Pileg berbagai peristiwa kekerasan di Papua juga terjadi. “Di titik itu, peristiwa kekerasan di Papua bisa menjadi suatu rangkaian yang terpisah, tetapi juga bisa menjadi suatu rangkaian kekerasan yang saling terkait dengan tujuan menciptakan insecurity di Papua,” tukasnya. Imparsial memandang terulangnya teror dan aksi kekerasan di Timika, karena dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dan telah direncanakan. “Cara kerja kelompok tak dikenal itu sangat membutuhkan keahlian, penggunaan senjata yang terlatih dan terjadinya kekerasan justru pada saat aparat keamanan menerapkan kontrol dan penjagaan yang sangat ketat untuk menjamin keamanan di Papua,”ungkapnya. Namun, sambungnya, Sejak awal, aparat selalu menuding OPM berada di balik penembakan-penembakan tersebut. Bahkan alasan tersebut juga digunakan untuk memburu dan menembak mati Kelly Kwalik.” Beberapa orang yang berasal dari masyarakat sipil juga sempat ditangkap dan ditahan, akan tetapi aparat gagal membuktikan keterlibatan mereka dan harus melepaskan mereka dari tahanan demi hukum,”tandasnya. Hingga 2012, penembakan-penembakan masih terus terjadi, tanpa diimbangi keberhasilan aparat keamanan untuk bisa menangkap dan mengungkap siapa pelaku penembakan. “Hal ini sangatlah aneh, mengingat penjagaan keamanan di wilayah penambangan Freeport sangat ketat. Hanya orang-orang yang mendapatkan ijin dari aparat keamananlah yang dapat memasuki areal tersebut,”tandasnya. Imparsial meminta aparat keamanan untuk tidak dengan mudah menuding TPN/OPM sebagai pelaku teror dan kekerasan di Timika, sebelum ada proses hukum yang benar-benar dapat memastikan bahwa kelompok tersebutlah yang terlibat. “berbagai kemungkinan penyebab aksi kekerasan di Papua bisa bervariatif, antara lain, Papua menjadi imbas dari panasnya situasi politik di Jakarta, bisa terkait dengan pertarungan bisnis jasa keamanan mengingat gangguan keamanan terhadap PT. FI juga selalu terjadi, termasuk setelah penjagaan dipegang oleh security PT. FI dan aparat Kepolisian (berdasarkan Kepres Pengamanan Obyek Vital Nasional No. 63 Tahun 2004, pengamanan diserahkan pada internal dan POLRI, Dugaan pemanasan menjelang pemilihan Gubernur (Pemilukada provinsi) di Papua, Lemahnya kontrol terhadap pergerakan pasukan di Papua, Persaingan bisnis antara Freeport dan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis,”imbuhnya. Oleh karena, Imparsial mendesak aparat Kepolisian RI bertindak tegas dalam upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus teror dan kekerasan yang terjadi di Timika pada umumnya dan PT. FI pada khususnya, agar masyarakat Timika dan rakyat Papua dapat hidup dengan aman. Impasial juga mendesak otoritas sipil di Papua untuk berperan aktif dalam membantu terjaminnya situasi Papua yang kondusif dan menguatkan rasa aman masyarakat di Papua, khususnya di Timika. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai otoritas sipil tertinggi yang membawahi institusi TNI, POLRI dan Intelejen, juga harus mengevaluasi kinerja aparatnya dalam menjamin keamanan dan keselamatan segenap rakyat, khususnya terkait dengan aksi terror dan kekerasan yang terjadi di Papua. Imparsial juga mendesak semua elit partai politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, untuk bersama-sama menghormati demokrasi menjelang diselenggarakannya pemilukada di Papua dan turut serta menjamin rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di Papua. |