Mako Tabuni

Untuk itu, KNPB meminta Alex Mebri ditangkap karena sudah melakukan pembohongan.

‘’Sekarang ini banyak pejuang gadungan mengaku Panglima OPM berkeliaran di Jakarta. Karena itu KNPB berharap pemerintah RI dengan bijak melihat menyikapinya. Jangan mudah percaya dan tangkap segera mereka telah melakukan pembohongan,’’ kata Ketua I KNPB Mako Tabuni kepada wartawan di Prima Garden, Abepura, Senin [13/2] kemarin.

Menurut Mako Tabuni, para elite Politik di Jakarta jangan bermain politik yang premature. Oleh karena hal tersebut hanya seperti sandiwara yang dibuat oleh tokoh-tokoh politik di NKRI agar popularitasnya naik dan menjadi tokoh yang dapat menyelesaikan maslah Papua.

“Pemerintah RI Harus cerdas dan bijaksanan dalam melihat siapa yang mengaku panglima OPM akhir-akhir ini. Yang lebih penting lagi mengetahui apakah orang tersebut memiliki pasukan di Papua. Jika tidak tangkap saja,’’ kata Mako dengan nada kesal.

Dia juga menuding, oknum dibalik Panglima OPM gadungan yang akhir-akhir ini muncul adalah Welix Wanggai dan Dr.Farid Husein. ‘’Jadi saya minta kedua orang tersebut harus berhenti membuat pencitraan bahwa telah bertemu dan bernegosiasiasi dengan tokoh OPM di Papua, apa lagi kepada para anggota OPM yang ditangkap kemudian dibawa ke Jakarta bertemu dengan elit Politik, mengaku panglima OPM,’’ katanya.

“Saya meminta kepada seluruh rakyat Papua agar jangan lagi membentuk gerakan tambahan mengatasnamkan rakyat Papua Barat karena jelas apa yang di inginkan rakyat Papua saat ini adalah Reverendum, bukan solusi dialog atau UP4B,’’ tegasnya.

Lebih lanjut Mako mengatakan, KNPB bersama seluruh kekuatan rakyat akan menghentikan serta melawan segala produk politik maupun hukum Pemerintah Jakarta, termasuk proses Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, karena keinginan rakyat Papua barat sudah jelas adalah Reverendum ulang bukan Pilkada Kepala Daerah.

Menurut Mako persolan Papua Harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara solusi Reverendum (One Man One Vote), setelah ada hasilnya mau tidak mau atau suka tidak suka, kedua belah pihak harus sepakat akan menerima hasil tersebut, apabila hasilnya mayoritas rakyat menginginkan bergabung dengan NKRI, setelah itu baru di lakukan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur.Untuk itu, pemerintah harus berani mengambil sikap politik melakukan Referendum Ulang di Papua.

Mako juga mengatakan minggu depan, Senin [20/2], KNPB akan memediasi seluruh rakyat Papua untuk melakukan demo damai, untuk mendesak pemerintah RI agar Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat kembali ke Jakarta.

‘’Sebelum Referendum ulang di Papua, Pemerintah NKRI jangan memberikan program baru, kepres atau Unit apapun, kepada rakyat Papua, karena yang rakyat Papua inginkan adalah Referendum ulang untuk penentuan nasib bukan Unit percepatan Pembangunan [UP4B] atau Pilkada Gubernur.”